3 hours ago
5
Oleh: ichwan A. Basri
REPUBLIKA.CO.ID, "Pasar finansial selalu melangkah lebih maju daripada kebijakan pemerintah." Kalimat legendaris dari maestro spekulan global, George Soros, saat meruntuhkan mata uang Asia Tenggara pada krisis moneter 1997 silam, tampaknya masih menjadi hantu yang nyata bagi perekonomian Indonesia hari ini.
Di tengah ambisi besar pemerintah menertibkan tata kelola devisa lewat kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), nilai tukar Rupiah justru terus menunjukkan pola "tangga turun"—melemah secara konsisten, tertahan sebentar, lalu jatuh ke level bawah baru di kisaran Rp17.600–Rp17.700 per dolar AS.
Bagi para pengamat International Trade and Finance, fenomena ini bukan lagi sekadar urusan hukum permintaan-penawaran pasar yang bersih (clean float). Ini adalah konfirmasi nyata dari tesis Soros: kelompok kepentingan (vested interest) dan spekulan global selalu mampu membaca, mengantisipasi, dan "ngeles" dari apa pun barikade aturan yang dibuat oleh pemerintah maupun Bank Indonesia.
Paradoks devisa jumbo dan dompet yang boncos
Secara matematis, performa awal PT Danantara sejak Juni 2026 terlihat impresif. Lembaga Super Trader ini berhasil mengamankan aliran Devisas Hasil Ekspor (DHE) senilai USD 14 miliar masuk ke perbankan Himbara domestik, sekaligus mengendus potensi kebocoran senilai USD 50 miliar dari praktik manipulasi harga (under-invoicing).
Namun, mengapa pasokan dolar raksasa ini gagal menyelamatkan Rupiah dari pelemahan? Di sinilah benturan ekonomi riil dan moneter terjadi.
- Uang Masuk vs Selisih Dagang: Neraca perdagangan murni menghitung nilai fisik barang keluar-masuk bulan berjalan. Suksesnya Danantara menarik pulang uang masa lalu tidak mengubah fakta bahwa impor migas Indonesia membengkak hingga USD 3,49 miliar akibat lonjakan harga minyak dunia.
- DHE Bukan Uang Gratis: Dolar USD 14 miliar yang dikunci di bank domestik tetap merupakan modal milik perusahaan swasta, bukan kas negara yang bisa dipakai Pertamina untuk membayar belanja bensin impor. Pemerintah hanya bisa mengunci dana tersebut agar mengendap, namun tidak bisa membelanjakannya.
Struktur "Vested Interest" selalu selangkah lebih maju
Mengapa aturan pengetatan devisa kerap berakhir menjadi macan kertas? Jawabannya terletak pada fenomena Regulatory Capture (penguasaan regulator) dan Regulatory Arbitrage (pencarian celah hukum) oleh kelompok kepentingan. Para kartel komoditas raksasa dan spekulan finansial memiliki sumber daya yang tak terbatas untuk memetakan isi kepala birokrat. Ketika gerbang pelabuhan fisik diperketat oleh Danantara, mereka memindahkan strategi ke ranah hukum internasional melalui manipulasi harga antar-afiliasi (transfer pricing).
Mereka menjual batu bara atau sawit dengan harga murah ke perusahaan cangkang (shell company) milik mereka sendiri di Singapura, lalu perusahaan cangkang itulah yang menjual dengan harga asli yang mahal ke pembeli akhir di Eropa atau China.
Secara administratif di Indonesia, mereka terlihat patuh pada sistem satu pintu. Namun, keuntungan dolar yang sebenarnya tetap terparkir aman di luar negeri. Bagi konglomerat ini, Rupiah yang lemah adalah berkah: biaya operasional dan gaji buruh di dalam negeri dibayar murah dengan Rupiah, sementara pendapatan mereka melimpah dalam bentuk Dolar AS. Motivasi ekonomi inilah yang membuat mereka secara terorganisir menahan pasokan valas di dalam negeri, menciptakan kelangkaan dolar buatan yang mendikte Rupiah untuk terus turun.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
