3 days ago
159
Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar.(Dok. MI)
JAKARTA masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian di tengah upaya bertransformasi menjadi kota global. Backlog perumahan di ibu kota tercatat sekitar 402.287 kepala keluarga (KK), sementara sekitar 29.000 unit apartemen disebut belum terserap pasar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta 2026, Kamis (27/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku industri properti mendorong pemanfaatan hunian yang telah tersedia, pengembangan kawasan berbasis transportasi publik, serta skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, pembangunan Jakarta tidak cukup hanya ditandai dengan bertambahnya infrastruktur. Tetapi juga harus berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap tempat tinggal.
“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan REI menjadi sangat penting agar semakin banyak warga Jakarta memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Uus.
Menurut Uus, salah satu arah pengembangan Jakarta adalah memperkuat hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik atau transit oriented development (TOD). Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan jaringan MRT, LRT, KRL, maupun TransJakarta sehingga mobilitas dan biaya perjalanan menuju tempat kerja dapat ditekan.
Pemprov DKI juga mendorong keterlibatan swasta melalui skema creative financing agar pembangunan fasilitas kota tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Sejumlah proyek integrasi transportasi dan ruang publik telah dikembangkan melalui pola kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, di tengah kebutuhan hunian yang masih tinggi, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar. Angka tersebut, menurut dia, merujuk riset Colliers Indonesia yang menjadi rujukan REI DKI Jakarta.
“Sebagian solusi sudah ada di depan mata. Sekarang bagaimana kita membuatnya bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Arvin.
Ia menilai optimalisasi unit yang sudah tersedia dapat menjadi salah satu jalan untuk mempercepat penyediaan hunian apabila didukung kebijakan, insentif, dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan DPRKP Provinsi DKI Jakarta Lady Natalia mengatakan, persoalan daya beli masih menjadi tantangan utama. Kenaikan harga tanah membuat sebagian masyarakat semakin sulit mendapatkan hunian di lokasi yang dekat dengan pusat pekerjaan dan transportasi publik.
Pemprov DKI antara lain mengandalkan FPPR sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Skema itu menawarkan pembiayaan dengan bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, serta jangka waktu hingga 20 tahun. Program tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk hunian eksisting.
REI DKI Jakarta juga mendorong agar kebijakan perumahan memberi perhatian kepada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yakni kelompok yang berada di antara masyarakat berpenghasilan rendah penerima subsidi dan masyarakat yang mampu membeli hunian komersial.
“Mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik, tetapi belum tentu mampu mengakses hunian komersial dengan harga pasar,” ujar Arvin.
Penyusunan Ranperda Rumah Susun pun dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan hunian vertikal di Jakarta. Pemprov DKI dan pelaku usaha sebelumnya telah berkolaborasi dalam sejumlah proyek hunian, antara lain Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, dan Bandar Kemayoran.
Melalui integrasi kebijakan hunian, transportasi, dan pembiayaan, pemerintah dan pelaku industri berharap transformasi Jakarta menjadi kota global tidak hanya ditandai pembangunan infrastruktur modern, tetapi juga kemampuan warga untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau di dekat pusat aktivitas. (Z-10)
