Komisi B DPRD DKI Nilai Obligasi Jadi Opsi Jaga Pembangunan di Tengah Tertahannya DBH

Gedung DPRD DKI Jakarta.(Antara)

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai skema obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Jakarta di tengah belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun dari pemerintah pusat.

Menurut Nova, tertahannya dana transfer tersebut berdampak terhadap sejumlah program prioritas yang mendesak, mulai dari pembangunan sekolah hingga berbagai proyek pelayanan publik lainnya.

“Pemprov DKI memang membutuhkan pendanaan. Karena itu obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengalokasikan kebutuhan pembiayaan pembangunan,” kata Nova usai menghadiri Forum Silaturahmi Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta, Kamis (30/7).

Ia mengatakan, kehadiran anggota DPR RI dan DPD RI dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama terkait percepatan pencairan DBH Jakarta.

Menurut dia, anggota DPR RI yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) dapat ikut menyampaikan kebutuhan fiskal Jakarta kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Kementerian Keuangan.

“Tentunya anggota DPR RI, khususnya yang ada di Banggar, bisa ikut mendorong penyelesaian DBH Jakarta. Kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan di Jakarta perlu disampaikan kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hasil penerbitan obligasi nantinya tidak hanya digunakan untuk menutup kebutuhan fiskal jangka pendek, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pembiayaan penyertaan modal daerah (PMD) bagi proyek strategis, termasuk pengembangan LRT Jakarta.

“Kalau untuk LRT, skemanya nanti melalui PMD. Salah satu tujuan obligasi memang untuk membantu pembiayaan PMD LRT. Karena obligasinya sendiri belum disetujui, maka PMD-nya juga belum masuk ke pembahasan kami,” tandasnya. (Far/P-3)