Ilustrasi.(Magnific)
PEMERINTAH Iran kini berada di ambang keputusan politik yang sangat sensitif terkait perubahan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil saat Teheran berjuang mengatasi kesenjangan yang kian lebar antara produksi bahan bakar domestik dan konsumsi, yang diperparah oleh konflik berkelanjutan dengan Amerika Serikat (AS).
Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, menyatakan pada 25 Juli bahwa perubahan harga bahan bakar atau kebijakan penjatahan merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Meski demikian, otoritas setempat belum mengonfirmasi apakah respons tersebut akan berupa kuota baru, kenaikan harga, atau kombinasi keduanya.
Dilema Subsidi dan Daya Beli
Saat ini, Iran menerapkan sistem harga bahan bakar bersubsidi bertingkat. Kuota bulanan berkisar dari 1.500 toman (sekitar Rp240) per liter pada tingkat terendah hingga 5.000 toman (sekitar Rp800) di tingkat atas. Laporan media lokal menyebutkan bahwa harga tertinggi bisa melonjak hingga 10.000 toman (sekitar Rp1.600) per liter yang berarti kenaikan hampir 100%.
Meski secara nominal harga tersebut terlihat sangat murah dibandingkan standar global, daya beli masyarakat Iran merosot tajam akibat sanksi bertahun-tahun. Sebagai gambaran, upah minimum bulanan dasar pada tahun 2026 ditetapkan sekitar 16,6 juta toman atau hanya sekitar Rp1,4 juta. Kenaikan harga BBM dipastikan akan memukul telak ekonomi rumah tangga.
Konteks Sejarah: Kenaikan harga bahan bakar yang mendadak pada November 2019 memicu protes nasional dan menjadi salah satu tindakan keras paling berdarah dalam sejarah Republik Islam tersebut.
Defisit Produksi di Tengah Perang
Iran menghadapi komplikasi tambahan karena konsumsi bensin sudah melampaui kapasitas produksi bahkan sebelum konflik dengan AS pecah pada Februari lalu. Kerusakan infrastruktur bahan bakar akibat serangan udara dan pembatasan impor membuat ketidakseimbangan ini semakin sulit dikelola.
Umud Shokri, pakar strategi energi dari George Mason University, memperkirakan Iran memproduksi sekitar 121 juta liter bensin per hari, sementara konsumsi harian mencapai 129 juta liter. Defisit ini berkembang selama bertahun-tahun. Sejak 2019, penggunaan bensin meningkat 39 juta liter, tetapi kapasitas produksi hanya tumbuh 16 juta liter.
Risiko Sosial dan Ekonomi
Kritikus berpendapat bahwa bensin ialah kebutuhan pokok di Iran, sehingga kenaikan harga tidak akan secara signifikan meredam permintaan. Seorang warga Karaj menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan memicu reaksi berantai pada harga barang dan jasa lain.
"Tekanan terbesar pada akhirnya akan jatuh pada rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah," ujarnya. Tanpa kendaraan yang lebih efisien atau transportasi umum yang memadai, masyarakat tidak memiliki alternatif selain menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.
Hambatan Impor dan Pasokan Global
Meskipun Iran memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, kapasitas kilang untuk memprosesnya menjadi bensin tetap terbatas. Sanksi internasional mempersulit pembayaran, pengiriman, dan asuransi untuk menutupi kekurangan melalui impor.
Rusia, yang merupakan sekutu politik dekat, juga menghadapi masalah produksi bensin sendiri akibat serangan terhadap kilang-kilang mereka. "Rusia mungkin secara politik bersedia membantu Iran, tetapi saat ini mereka memiliki lebih sedikit bahan bakar yang tersedia untuk diekspor," kata Shokri.
Keputusan mengenai harga BBM ini bukan sekadar kalkulasi ekonomi bagi pemerintah Iran, melainkan pertaruhan politik besar. Di tengah kemarahan publik atas biaya hidup dan penurunan daya beli, guncangan harga bahan bakar dapat menjadi pemicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas. (DW/I-2)
















































