1 day ago
8
Esmail Qaani.(Al Jazeera)
KOMANDAN Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Esmail Qaani, dilaporkan melakukan kunjungan mendadak yang tidak diumumkan ke Baghdad awal pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tegas dari Teheran terkait rencana pemerintah Irak untuk melucuti senjata kelompok-kelompok bersenjata di negara tersebut.
Menurut sumber dari Kerangka Koordinasi (Coordination Framework)--payung politik bagi partai-partai Syiah di Irak--kepada Al Jazeera, Qaani mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemimpin politik, keamanan, serta komandan paramiliter Syiah pada Senin (10/8). Fokus utama pembicaraan adalah rencana pemerintah Irak untuk menertibkan senjata di bawah kendali negara.
"Teheran mengirim pesan melalui Qaani bahwa tidak ada penyerahan senjata oleh faksi-faksi pada saat ini," ujar sumber tersebut secara anonim. Ia menambahkan bahwa Iran memperkirakan ada potensi pecahnya putaran perang baru di kawasan tersebut.
Dilema Perdana Menteri Ali al-Zaidi
Pesan dari Iran tersebut menekankan pentingnya mencari kompromi politik daripada terjebak dalam konfrontasi langsung antara pemerintah dan faksi-faksi bersenjata. Hal ini menempatkan Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, dalam posisi sulit. Al-Zaidi saat ini menghadapi krisis politik dan keamanan menjelang tenggat waktu 30 September untuk membatasi semua senjata di bawah kendali negara.
Al-Zaidi sebelumnya menyatakan kepada parlemen bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan tahun 2024 dengan misi militer koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) guna mengakhiri kehadiran pasukan tempur mereka di Irak pada akhir September. Upaya al-Zaidi untuk memonopoli penggunaan senjata oleh negara juga dibahas dalam kunjungannya ke AS bulan lalu saat bertemu dengan Presiden Donald Trump serta kunjungannya ke Teheran untuk bertemu Presiden Masoud Pezeshkian.
Ancaman Keamanan Regional
Meskipun beberapa kelompok bersenjata setuju untuk berintegrasi ke dalam angkatan bersenjata resmi, faksi-faksi kuat seperti Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba tetap menunjukkan sikap menentang. Perdana Menteri menginstruksikan Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen untuk menyiapkan draf undang-undang pembatasan senjata dengan peringatan bahwa senjata yang tidak teregulasi adalah ancaman paling berbahaya bagi kedaulatan negara.
Ghazi Faisal, kepala Pusat Studi Strategis Irak, memperingatkan bahwa jika faksi-faksi ini terus mempertahankan persenjataan mereka, masalah ini bisa berubah menjadi krisis keamanan regional yang lebih luas. "Penggunaan wilayah Irak oleh faksi-faksi sebagai platform untuk menargetkan negara-negara tetangga dapat mendorong negara-negara tersebut melakukan respons langsung," jelas Faisal.
Ketegangan di Baghdad sempat meningkat pekan lalu menyusul ancaman dari faksi bersenjata untuk membalas serangan gabungan AS-Arab Saudi pada akhir Juli lalu. Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan serangan tersebut menargetkan, "Teroris yang bersekutu dengan Iran," yang diarahkan oleh IRGC untuk menyerang infrastruktur energi Saudi dan pasukan AS.
Catatan Redaksi: Hingga saat ini, upaya de-eskalasi masih terus dilakukan oleh tokoh-tokoh politik Irak, termasuk Ammar al-Hakim dari Gerakan Hikma, guna membujuk faksi-faksi bersenjata agar mematuhi aturan negara sebelum tenggat waktu berakhir. (Al Jazeera/I-2)
