3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berinovasi mengintegrasikan sistem pembayaran. Sekaligus, mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi untuk publik.
Semua itu dihadirkan dalam aplikasi bernama Sistem Informasi Pendapatan Terpadu Jawa Barat (Sipandu Jawara). Aplikasi ini, memiliki sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi masing-masing pos pendapatan yang mampu menyederhanakan semua prosesnya.
Fitur tersebut, memungkinkan pengawasan dan pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pimpinan daerah bisa berbasis data yang akurat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Asep Supriatna mengatakan, keunggulan dari inovasi ini terletak pada sifatnya yang holistik. Jika aplikasi lain hanya mengelola satu jenis pendapatan, Sipandu Jawara mampu mengakomodasi seluruh jenis pendapatan daerah, mulai dari pajak, retribusi, hingga pendapatan lain-lain dalam satu sistem yang terhubung secara real-time.
“Aplikasi ini hadir sebagai upaya menyatukan berbagai sistem pengelolaan pendapatan yang sebelumnya berjalan terpisah,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Asep Supriatna.
Dengan sistem ini, kata dia, rekonsiliasi bisa dilakukan secara online, pelaporan lebih valid, dan pembayaran diarahkan menggunakan metode non-tunai seperti bank, dompet digital, virtual account, hingga QRIS.
Transformasi digital ini, kata Asep, membawa perubahan signifikan dari sistem manual yang selama ini cenderung terfragmentasi. Melalui platform terintegrasi, penerimaan daerah kini lebih efisien, transparan, dan akuntabel. “Tentunya, setiap rupiah yang masuk bisa tercatat dan kembali memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Sipandu Jawara bukan sekadar aplikasi, tapi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan dipercaya publik,” kata Asep.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Mulyadi pun menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang terus dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat bisa diadaptasi oleh daerah lain.
“Saya punya kesempatan untuk berkunjung ke Bapenda Jabar dan menyaksikan bagaimana sistem penerimaan termonitor secara online. Ini terobosan yang harus dijadikan contoh di setiap daerah, supaya transparansi akuntabilitasnya terjaga,” kata Mulyadi seraya mengatakan, inovasi yang dilakukan harus terus ditingkatkan dalam rangka menggali potensi penerimaan untuk menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
