2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pihak sekolah. Menurut dia, langkah ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya kasus keracunan.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," ujar Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia memandang, penunjukan pihak sekolah sebagai penyedia MBG dapat lebih menjamin kualitas pangan. Selain itu, kesegaran makanan yang akan disajikan kepada para siswa juga akan lebih terpenuhi.
"Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," ucap dia.
Diketahui, pada periode Januari-September 2025, tercatat sebanyak 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Pun demikian di Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
Rendahnya serapan anggaran
Tidak hanya masalah keracunan, persoalan lainnya yang menuai sorotan ialah rendahnya serapan anggaran BGN. Yahya Zaini mengatakan, penyerapan anggaran MBG hingga September 2025 hanya Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun. Padahal, lanjut dia, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta orang.
Yahya pun mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Ia juga menyarankan agar BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam program MBG.
"Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," ujar dia.
sumber : Antara
