2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat usai insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Dalam konferensi pers pada Minggu (28/9/2025), Zulhas mengungkapkan, Presiden Prabowo menggelar rapat darurat di Halim sesaat setelah tiba di Tanah Air. Rapat itu melibatkan sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas evaluasi menyeluruh program MBG.
"Bapak Presiden begitu serius memperhatikan masalah ini. Atas petunjuk beliau, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujar Zulhas.
Menurut Zulhas, ada lima instruksi utama yang ditekankan Presiden Prabowo:
Penutupan sementara SPPG bermasalah
Seluruh Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah harus ditutup sementara. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan investigasi mendalam sebelum kembali mengizinkan operasional.
"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi," kata Zulhas.
Penguatan tata kelola dan sanitasi
Zulhas menekankan, standar kedisiplinan, kualitas juru masak, sterilisasi alat makan, hingga pengelolaan air dan limbah di setiap SPPG harus diperbaiki segera.
"Proses sanitasi harus benar-benar diperhatikan agar makanan yang disajikan aman," ujarnya.
Foto: Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis. (Tangkapan Layar Youtube)
Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis. (Tangkapan Layar Youtube)
Wajib sertifikat higiene dan sanitasi
Presiden mewajibkan setiap penyelenggara MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi syarat mutlak operasional.
"Kalau tidak ada ini, kejadian bisa terulang lagi. Jadi hukumnya wajib," tegas Zulhas.
Pengawasan aktif lintas instansi
Instruksi Presiden juga menegaskan agar seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan aktif melakukan pengawasan program MBG.
"Tidak boleh menunggu, tetapi harus proaktif mengawasi," tambah Zulhas.
Keterlibatan Kemenkes dan UKS
Kementerian Kesehatan diminta mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan fasilitas kesehatan masyarakat dalam pemantauan rutin terhadap program MBG di seluruh Tanah Air.
Zulhas menekankan bahwa langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin program MBG aman dan bermanfaat.
"Semua langkah ini agar masyarakat yakin makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan aman untuk anak-anak kita," tambahnya.
(tfa/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hitung-hitungan Prabowo, Penerima MBG Tembus 82,9 Juta di November
