4 hours ago
1
Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) menunjukkan salah satu dari dua pesawat tempur prototipe KF-21 Boramae.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima teknisi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang sempat ditahan otoritas Korea Selatan (Korsel) sudah dipulangkan ke Indonesia pada 4 April 2025. "Lima WNI sudah pulang ya," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha Nugraha kepada Republika.co.id di Jakarta, Ahad (8/6/2025).
Mereka yang semula disebut cuma dua orang, ditahan pihak berwenang Korsel sejak Januari 2024. Para teknisi PT DI itu di negeri Ginseng bertugas dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae yang dulunya bernama KFX/IFX.
Sebelumnya, kelima teknisi Indonesia yang dituduh membocorkan atau mencuri data rahasia saat berpartisipasi dalam pengembangan bersama jet tempur KF-21 Boramae dibebaskanoleh otoritas berwenang Korsel. Para teknisi PT DI tersebut kini sudah ditangguhkan dari penuntutan.
Menurut sumber pemerintah pada 2 Juni 2025, dilaporkan Maeil Business Newspaper, jaksa penuntut membebaskan kelima orang tersebut dari pelanggaran Undang-Undang (UU) Perlindungan Teknologi Pertahanan, UU Bisnis Pertahanan, dan UU Perdagangan Luar Negeri bulan lalu. Selain itu, penuntutan ditangguhkan karena melanggar UU Pencegahan Persaingan Tidak Sehat.
Saat bekerja di Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan, mereka tertangkap di perusahaan tersebut saat mencoba membocorkan perangkat penyimpanan seluler (USB) yang berisi data terkait pengembangan proyek yang dulu bernama KFX/IFX. Jaksa penuntut dilaporkan membuangnya dengan mempertimbangkan fakta bahwa data yang mereka coba bocorkan tidak berisi informasi rahasia yang penting.
Akibatnya, diharapkan konflik berkepanjangan antara Korea dan Indonesia, seperti pembayaran kontribusi pengembangan bersama KF-21, juga akan menemukan jalan keluar. Indonesia setuju untuk berpartisipasi dalam pengembangan bersama KF-21 dan membayar 1,6 triliun won atau sekitar Rp 19 triliun sebagai kontribusi pengembangan kepada pemerintah Korsel.
