4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah media asing menyoroti tindakan pihak Istana Kepresidenan RI mencabut kemudian mengembalikan kartu identitas (ID) liputan milik jurnalis CNN Indonesia.
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden RI pada Sabtu (27/9) mencabut ID liputan milik jurnalis CNN Indonesia TV Diana Valencia.
Pencabutan ini dikarenakan Diana melontarkan pertanyaan terkait permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo Subianto setibanya ia di tanah air usai lawatan ke sejumlah negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribuan pelajar sekolah di berbagai daerah mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Peristiwa ini sampai ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah.
Diana saat itu menanyakan instruksi khusus Prabowo terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang bertanggung jawab atas MBG untuk merespons kejadian ini.
Media Malaysia, The Star, menyoroti aksi pencabutan ID liputan Diana yang dinilai melanggar kebebasan pers. The Star menggarisbawahi pernyataan Dewan Pers Indonesia yang mendesak istana mengembalikan izin liputan Diana.
"Titin Rosmasari, pemimpin redaksi CNN Indonesia, pemegang lisensi brand CNN, mengatakan kepada Reuters pada Senin bahwa istana mencabut akses reporternya pada Sabtu malam, dan menuntut penjelasan terhadap istana," demikian lapor The Star, mengutip Reuters.
Media Singapura The Straits Times juga melaporkan kejadian ini beserta desakan Dewan Pers, yang meminta agar kartu akses liputan Diana segera dikembalikan.
"Dewan Pers Indonesia menyerukan kebebasan pers dan mendesak istana Presiden Prabowo Subianto mengembalikan akses liputan jurnalis CNN Indonesia yang dicabut setelah bertanya soal kasus MBG," demikian tulis The Straits Times.
Media Amerika Serikat, US News, juga mewartakan insiden serupa dalam artikelnya yang rilis pada Senin (29/9). US News menyoroti laporan Tempo mengenai penarikan ID pers Diana, usai yang bersangkutan dan para wartawan lain diminta untuk tidak bertanya hal-hal di luar konteks perjalanan Prabowo ke luar negeri.
"Tempo melaporkan bahwa tak ada reporter yang diizinkan bertanya apa pun selain perjalanan luar negeri Prabowo pekan lalu, yang meliputi kunjungannya ke markas Perserikatan Bangsa-Bangsa," demikian tulis UN News.
Dewan Pers kritik Istana
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengkritik aksi istana mencabut semena-mena kartu izin liputan Diana. Komaruddin sempat mendesak Istana memberi penjelasan secara transparan terkait pencabutan tersebut.
"Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," kata Komaruddin.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga menyatakan keprihatinan atas insiden yang dialami Diana. Pasalnya, menurut pandangan IJTI, pertanyaan yang diajukan Diana terkait permasalahan MBG masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan dengan kepentingan publik.
"IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi," kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan.
Kritik serupa juga dilayangkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, hingga Forum Pemred. Seluruhnya kompak mengecam tindakan BPMI Sekretariat Presiden dan mendesak ID Diana segera dikembalikan.
Respons BPMI Sekretariat Presiden, kembalikan ID liputan CNN
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dan sejumlah jajaran redaksi CNN Indonesia pada Senin pagi menyambangi Istana Kepresidenan guna mempertanyakan pencabutan ID liputan jurnalisnya.
"Hari Ini kita diterima oleh Pak Yusuf Permana dan teman-teman BPMI," kata Titin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pada kesempatan itu disebut menyampaikan permohonan maaf kepada redaksi CNN Indonesia.
Pencabutan ID liputan Diana disebut atas inisiatif pribadi Kepala BPMI Erlin Suastini. Saat ini, ID Diana pun telah dikembalikan.
"BPMI Sekretariat Presiden dalam kegiatan sehari-harinya akan selalu menjunjung tinggi asas kebebasan pers sebagaimana tertuang di UU no 40 tahun 1999. BPMI Sekretariat Presiden selalu menghormati pers sebagai pilar keempat demokrasi dan mendukung kerja pers yang profesional, kritis, akuntabel," demikian keterangan Yusuf usai ditemui perwakilan redaksi CNN Indonesia.
(blq/bac)
