2 hours ago
3
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya saat perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menekankan pesan kuat mengenai kepemilikan negara. Megawati mengingatkan Indonesia bukan milik individu atau kelompok tertentu.
Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara bagi Prof Dr Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
"Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?" kata Megawati dalam keterangannya pada Sabtu (2/5/2026).
Megawati juga menyoroti adanya upaya-upaya untuk mengutak-atik sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Ia secara tegas membela sistem Pemilihan Presiden secara langsung sebagai mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat bagi seorang pemimpin. Ia pun menyentil pihak-pihak yang menggunakan alasan ‘biaya tinggi’ sebagai pintu masuk untuk mengubah sistem demokrasi.
"Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya," ujar Megawati.
Menurutnya, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak boleh membuka ruang kompromi bagi pelanggaran konstitusi, apalagi jika hal itu menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah kekhawatiran Megawati terhadap gejala ‘penyeragaman’ di lembaga-lembaga negara, termasuk legislatif (DPR) dan yudikatif. Megawati mengkritik budaya asal bapak senang atau mentalitas ‘siap komandan’ yang mulai merambah ranah sipil dan hukum.
Megawati menceritakan pengalamannya saat berhadapan dengan aparat di masa lalu, di mana instruksi seringkali datang atas nama perintah atasan tanpa mempertimbangkan kebenaran hukum. Megawati khawatir, jika semua lembaga negara diseragamkan suaranya dan hanya mengikuti satu komando, maka keadilan akan hilang.
"Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, 'Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu," ujar Megawati.
Megawayi mewanti-wanti agar hukum dan lembaga negara seperti DPR tidak menjadi ‘kering’ dan hanya menjadi alat kekuasaan yang menjauh dari rakyat. "Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan," ucap Megawati.
