7 hours ago
2
Petugas keamanan berjaga di salah satu area di Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengoperasikan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Ia menekankan pentingnya pemilahan sampah sebagai syarat mutlak agar fasilitas tersebut bisa berjalan optimal dan tidak menimbulkan bau.
“Kami telah menekan apapun caranya itu harus dioperasionalkan. Sistem dan mesin teknologi yang saya lihat langsung di Rorotan mestinya proven, tetapi memang sampahnya tidak campur,” kata Menteri LH Hanif dalam kunjungannya ke kawasan industri di Jakarta Timur, Senin (16/6/2025).
Hanif menjelaskan RDF Rorotan membutuhkan sampah yang sudah dipisahkan antara organik dan anorganik. Proses pemilahan tersebut dinilai kunci agar fasilitas tidak kembali menimbulkan bau seperti saat uji coba beberapa waktu lalu yang memicu protes warga.
“Jadi yang perlu dilakukan Jakarta hanya memisahkan saja, sampah organik dan anorganik. Itu mestinya sudah selesai,” tambahnya.
Permintaan serupa sebelumnya sudah disampaikan Hanif saat meninjau RDF Rorotan pada 19 Mei lalu. Ia menargetkan RDF bisa beroperasi lebih cepat dari rencana Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan bulan September sebagai jadwal operasional awal.
Menurut Hanif, beban sampah Jakarta yang mencapai 8.000 ton per hari tidak bisa lagi ditangani dengan cara lama. TPST Bantargebang saat ini sudah melebihi kapasitas dan menimbulkan risiko serius.
Ia juga mengingatkan potensi bahaya seperti longsor sampah dan kebakaran TPA saat musim kemarau jika pengelolaan tidak segera ditingkatkan.
Pemerintah pusat pun telah mengambil langkah hukum dengan memproses pidana terhadap Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) DKI Jakarta karena dugaan pelanggaran terhadap sanksi administratif.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam pernyataan tertanggal 21 Mei menyatakan RDF Rorotan belum dapat dioperasikan karena masih dalam persiapan commissioning ulang.
Ia menyebut fasilitas itu membutuhkan sampah yang masih “baru” agar tidak menimbulkan bau yang dikeluhkan masyarakat sekitar.
sumber : Antara
