1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Prabumulih Arlan meminta maaf atas kasus pencopotan kepala dan petugas keamanan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kota Prabumulih yang viral beberapa hari belakangan. Politisi Partai Gerindra itu mengakui kesalahannya dalam kasus itu.
"Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhususnya masyarakat Prabumulih, yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini," kata dia di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (18/9/2025).
Arlan menjelaskan, kasus itu bermula ketika anaknya yang sekolah di SMPN 1 Kota Prabumulih hendak latihan drum band di dekat sekolah pada Jumat (5/9/2025), yang merupakan hari libur nasional. Lokasi tempat latihan itu disebut hanya berjarak sekitar 150 meter dari sekolah.
Menurut dia, ketika itu sedang hujan deras, sehingga anaknya ingin ke sekolah untuk memarkirkan kendaraan. Karena tidak boleh membawa kendaraan masuk ke sekolah, akhirnya anaknya itu turun dari mobil dan berteduh di sekolah.
"Jadi anak saya diantar supir Pak, bukan dibawa sendiri. Mau masuk, tidak boleh, langsung dia keluar. Begitu dia keluar, sudah selesai. Hujan-hujan, seluruh anak-anak itu basah semua Pak," kata dia.
Atas kejadian itu, Arlan meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih memberikan teguran kepada kepala sekolah dan petugas keamanan. Dalam memberikan teguran itu, ia mengaku memberikan perintah lisan akan mencopot kepala sekolah dan petugas keamanan.
Ia memastikan, saat ini kepala dan petugas keamanan tetap bekerja di SMPN 1 Kota Prabumulih. Menurut dia, tidak ada pencopotan yang dilakukan kepada dua orang tersebut.
"Ini membuat satu hikmah bagi saya dan mempelajari bagi saya. Tanpa adanya kejadian ini, ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya, dan saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya, saya sudah menyadari," ujar Arlan.
Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kota Prabumulih Roni Ardiansyah membenarkan kronologi kejadian yang disampaikan Arlan. Hal itu dilakukannya mengacu kepada aturan yang berlaku di sekolahnya. Setelahnya, ia mendengar kabar bakal dicopot dari jabatan kepala di SMPN 1 Kota Prabumulih atas kejadian itu.
Alhasil, Roni pun sempat dimutasi oleh Arlan. Menurut dia, mutasi itu dilakukan sebagai pembinaan yang dilakukan oleh Wali Kota Prabumulih kepada dirinya.
"Intinya setelah pembinaan itu, pembinaannya benar yang disampaikan tadi berhubungan dengan putri beliau," kata dia.
Lantaran informasi itu viral di media sosial, Arlan pun langsung bersilaturahmi ke rumah Roni. Setelah itu, proses mutasi Roni sebagai kepala sekolah dibatalkan oleh Arlan.
Roni mengaku sudah kembali bertugas di SMPN 1 Kota Prabumulih sejak Rabu (17/9/2025). Ia bahkan diantarkan langsung oleh sejumlah pejabat di Kota Prabumulih untuk kembali bertugas di SMPN 1 Kota Prabumulih.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Itjen Kemendagri, mutasi atau pemindahan jabatan yang dilakukan Arlan kepada Kepala SMPN 1 Kota Prabumulih tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
"Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP-SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Mahendra Jaya.
Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan hasil pemeriksaan itu kepada Mendagri. Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberikan rekomendasi saksi terhadap Arlan kepada Mendagri.
"Kami sarankan untuk diberikan teguran secara tertulis. Demikian. Kan ada bertahap, sanksi itu bertahap. Mulai dari teguran tertulis. Sanksi itu bertahap, bertingkat. Teguran tertulis kalau mengulang lagi, teguran tertulis kedua," kata dia.
