2 weeks ago
5
Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen.(Dok. MI)
BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 sebagai pintu masuk bagi keterlibatan pengusaha muda dalam proyek-proyek strategis Jakarta.
Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, mengatakan obligasi daerah tidak cukup hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif. Instrumen tersebut harus diarahkan untuk mendanai proyek produktif, memiliki dampak ekonomi yang terukur, serta dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan kredibel.
“Rencana Pemprov DKI Jakarta ini dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha muda, khususnya anggota HIPMI Jaya, untuk berkontribusi dalam pembangunan kota melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif,” ujar Ryan Haroen.
Menurut Ryan, penerbitan obligasi daerah juga menunjukkan perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan Jakarta. Pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan APBD, tetapi mulai memanfaatkan instrumen pembiayaan jangka panjang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Obligasi daerah bukan cerminan bahwa Jakarta kekurangan anggaran. Ini merupakan bagian dari pengelolaan neraca daerah yang lebih profesional dan adaptif,” katanya.
Ryan menilai obligasi daerah dapat memperluas partisipasi sektor swasta, investor institusional, maupun masyarakat dalam pembangunan Jakarta. Namun, kepercayaan investor akan sangat ditentukan oleh kejelasan penggunaan dana, kelayakan proyek, transparansi informasi, serta konsistensi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.
“Kebijakan ini membuka ruang bagi sektor swasta dan investor publik untuk ikut menggerakkan ekonomi daerah. Pengusaha muda harus mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah, bukan hanya sebagai penonton pembangunan,” ujar Ryan.
Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027, bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana tersebut sebagai terobosan pembiayaan kreatif pemerintah daerah.
HIPMI Jaya memandang kebutuhan terhadap sumber pembiayaan alternatif semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan belanja untuk pemeliharaan infrastruktur, transportasi publik, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, adaptasi perubahan iklim, dan penguatan infrastruktur digital.
Ketergantungan pada APBD sebagai satu-satunya sumber pembiayaan berpotensi membatasi kecepatan realisasi proyek-proyek tersebut. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi solusi sepanjang dana yang diperoleh digunakan untuk proyek yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang.
Ryan mengatakan pembangunan infrastruktur akan semakin menentukan daya saing Jakarta setelah kota tersebut tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kualitas transportasi, layanan dasar, konektivitas digital, dan ketahanan kota akan memengaruhi kemampuan Jakarta menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi.
“Jakarta memiliki basis ekonomi, kapasitas fiskal, dan aset daerah yang memadai untuk membangun sistem pembiayaan yang lebih maju. Dengan tata kelola yang kredibel, obligasi daerah bukan hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat pembangunan,” tutup Ryan. (Z-10)
