14 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, tren peningkatan kredit/pembiayaan berkelanjutan diproyeksikan terus berlanjut, sejalan dengan dukungan perbankan terhadap target net zero emission (NZE) Pemerintah Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
“Dapat kami sampaikan bahwa OJK bersama dengan perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kredit/pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Dian mencatat, kredit/pembiayaan berkelanjutan masih melanjutkan tren positif dengan mayoritas penyaluran berasal dari bank-bank dalam kategori KBMI (Klasifikasi Bank berdasarkan Modal Inti) 3 dan 4. Berdasarkan rilis Laporan Berkelanjutan dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), total kredit/pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.452 triliun pada tahun 2024.
Dian menyampaikan bahwa peningkatan kredit/pembiayaan berkelanjutan tidak terlepas dari adanya bauran kebijakan keuangan berkelanjutan OJK. Salah satu yang telah dilakukan yaitu penerbitan panduan dari OJK antara lain Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS). Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025. Menurut Dian, implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan merupakan peluang pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan inklusif, di mana tantangan yang dihadapi mampu menghadirkan business opportunity yang baru.
Ia mencontohkan, proyek-proyek hijau umumnya memiliki profil risiko yang lebih kompleks dan jangka waktu pengembalian yang lebih panjang dibanding proyek konvensional. Namun, karakteristik ini membuka peluang bagi perbankan untuk mengembangkan model pembiayaan jangka panjang yang lebih inovatif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran perbankan dalam mendukung pembangunan rendah karbon. Kemudian, masih terbatasnya ketersediaan proyek hijau yang dapat dijadikan acuan pembiayaan mencerminkan besarnya ruang pertumbuhan di sektor ini.
Hal ini dapat mendorong keterlibatan lebih awal dari perbankan dalam mendampingi proyek-proyek tahap awal (early-stage development), yang pada gilirannya memperluas pipeline proyek hijau dan mempercepat terciptanya ekosistem hijau yang lebih terstruktur.
Dian menyebutkan, kendala keterbatasan data dan transparansi informasi dalam proyek hijau memberikan momentum untuk mempercepat pengembangan kerangka penilaian risiko hijau yang lebih komprehensif.
Hal ini juga menciptakan peluang bagi pelaku industri untuk mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menyediakan data yang andal bagi pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih terinformasi.
Dalam konteks situasi global, Dian juga mencatat bahwa perkembangan dunia menunjukkan ketidakpastian terhadap komitmen transisi hijau, seperti langkah sejumlah pihak di AS terhadap Paris Agreement dan Net-Zero Banking Alliance.
Langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) dan diikuti oleh beberapa lembaga keuangan internasional justru menegaskan perlunya penguatan komitmen nasional dan regional dalam agenda pembiayaan hijau.
Meski begitu, situasi ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia dan negara-negara kawasan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong transisi energi yang adil dan inklusif secara mandiri.
Adapun Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan agenda keuangan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan nasional dan kepentingan domestik, serta tetap menjunjung tinggi komitmen NZE Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat dalam berbagai forum internasional.
Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK akan terus mendorong penguatan kebijakan di sektor jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, guna mendukung lembaga jasa keuangan yang tangguh, inklusif, dan berwawasan lingkungan.
“OJK menilai bahwa membangun ekosistem keuangan yang mendukung pelestarian lingkungan memerlukan komitmen bersama serta koordinasi erat antar-lembaga. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor perlu ditingkatkan agar transisi menuju ekonomi hijau dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dian.
sumber : Antara
