3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membawa PAM Jaya melantai di bursa pada 2027 terhambat perubahan status badan hukum. Saat ini, PAM Jaya masih berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan baru bisa melakukan initial public offering (IPO) jika berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perubahan badan hukum menjadi syarat penting sebelum perusahaan dapat melepas saham ke publik. “Yang terpenting sebenarnya kalau perseroda-nya tidak berubah, badan hukumnya tidak berubah, kami tidak bisa IPO,” kata Arief dalam diskusi di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, menjadi perusahaan terbuka bukan hal mudah karena menuntut tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, audit besar-besaran tengah dilakukan, mulai dari aspek legal, finansial, hingga operasional.
Arief pun berharap perubahan badan hukum itu dapat dilakukan dengan cepat. Karena itu, ia meminta dukungan DPRD untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan badan hukum PAM Jaya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta Basri Baco mengakui pembahasan perubahan status PAM Jaya masih menemui perbedaan sikap antarfraksi. “Memang hari ini fraksi yang menolak mentah-mentah itu ada, ada fraksi yang menerima dengan catatan ada, dan ada juga fraksi yang menerima bulat-bulat,” ujar Baco.
Menurutnya, IPO bertujuan menambah modal perusahaan di luar penyertaan modal daerah (PMD). Namun, ia menekankan kajian mendalam tetap diperlukan. “Niatnya baik, tujuannya baik, tapi kajiannya juga harus matang,” ucapnya.
Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur, Firdaus Ali, menegaskan IPO bukan bentuk swastanisasi. Menurutnya, Pemprov Jakarta akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas.
“Justru malah saya lebih senang bahwa yang akan mengawasi PAM Jaya itu akan makin banyak, makin terbuka, dan semakin transparan,” katanya.
