PBB belum Terima Notifikasi AS Soal Penolakan Visa Presiden Palestina

8 hours ago 6
PBB belum Terima Notifikasi AS Soal Penolakan Visa Presiden Palestina Presiden Palestina Mahmoud Abbas(Dok. Xinhua/Li Rui)

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan belum menerima notifikasi resmi dari Amerika Serikat terkait laporan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas kemungkinan akan kembali dilarang menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan bahwa pengurusan visa bagi kepala negara merupakan kewajiban AS sebagai tuan rumah Markas PBB.

"Kami masih belum menerima notifikasi resmi apa pun dari AS," ujar Dujarric pada Jumat (21/8), menanggapi laporan media lokal mengenai rencana pemerintahan Donald Trump untuk melarang kunjungan Abbas selama dua tahun berturut-turut ke New York.

Dujarric mengingatkan bahwa berdasarkan kesepakatan negara tuan rumah, AS wajib memfasilitasi masuknya diplomat dan pejabat pemerintahan yang mengikuti agenda PBB. Ia menyebut masalah serupa pernah terjadi sebelumnya, termasuk pada delegasi Rusia, dan PBB terus mengingatkan AS untuk memenuhi kewajiban internasionalnya guna menjaga independensi organisasi tersebut.

Di tengah ketidakpastian diplomatik di New York, faksi politik Palestina, Fatah dan Hamas, dijadwalkan bertemu di Kairo, Mesir, pada Senin (24/8). Pertemuan ini bertujuan melanjutkan dialog nasional dan membahas tantangan kemerdekaan Palestina di tengah agresi Israel yang masih berlangsung di Gaza sejak Oktober 2023.

Delegasi Hamas yang dipimpin Khalil Al-Hayya dilaporkan telah berada di Kairo untuk berdialog dengan pejabat Mesir. Dialog ini menjadi krusial mengingat Presiden Mahmoud Abbas telah menetapkan 28 November 2026 sebagai hari pelaksanaan pemilihan legislatif pertama dalam 20 tahun terakhir di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Upaya rekonsiliasi ini merupakan kelanjutan dari Deklarasi Beijing pada Juli 2024 yang bertujuan mengakhiri perpecahan politik sejak 2007. Sumber internal menyebut pertemuan di Kairo pekan depan akan menguji kemungkinan mengubah tekanan akibat krisis di Gaza menjadi momentum persatuan internal baru menjelang pemilu mendatang. (Anadolu/Ant/I-1)

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |