Pejabat AS Yakin Israel Tarik Pasukan dari Gaza, Hamas Siap Serahkan Senjata

Benjamin Netanyahu dan Donald Trump(AFP)

PIHAK pejabat Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan keyakinannya Israel akan mematuhi kesepakatan penarikan pasukan dari Jalur Gaza setelah proses perlucutan senjata Hamas dilaksanakan.

Dalam sesi pengarahan media via telepon, pejabat AS menjawab pertanyaan wartawan mengenai seberapa besar harapan pihak Gedung Putih terhadap kesiapan Israel untuk mundur dari wilayah tersebut.

"Kami tidak meminta Israel melakukan apa pun selain menyetujui rencana 20 poin yang telah mereka sepakati sejak awal. Dan oleh karena itu, kami sangat yakin mereka akan mematuhinya," ujar salah seorang pejabat AS tersebut.

Pejabat itu menambahkan Presiden Donald Trump akan "sangat kecewa" jika Israel memutuskan untuk tidak ditarik mundur sebagai bagian dari rencana 20 poin yang disepakati. Kendati demikian, pihak AS menyatakan tetap percaya bahwa Israel akan terus menjadi mitra yang baik dalam proses ini.

Peran Komite Khusus Mengelola Senjata Hamas

Sementara itu, dari pihak Palestina, seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi adanya skema teknis terkait pengelolaan persenjataan mereka. Kepada kantor berita AFP pada Jumat, ia menjelaskan bahwa komite teknokrat Palestina yang dibentuk oleh Board of Peace untuk memerintah Gaza akan mengawasi langsung proses penyimpanan senjata kelompok tersebut sesuai perjanjian dengan Israel.

"Komite Nasional Administrasi Gaza (National Committee for Administration of Gaza/NCAG) akan mengelola dan melaksanakan pencatatan serta penyimpanan senjata sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," kata pejabat Hamas tersebut.

Ia menegaskan bahwa kendali penuh atas persenjataan di Gaza nantinya tidak lagi berada di tangan kelompok bersenjata, melainkan dipusatkan pada lembaga administrasi resmi tersebut.

"Komite Nasional akan menjadi satu-satunya entitas yang diberi wewenang untuk menyimpan, menampung, atau mengendalikan senjata di Gaza," tegasnya.

Kesepakatan ini menjadi bagian penting dari upaya penataan ulang tata kelola pemerintahan dan keamanan di Jalur Gaza pasca-konflik. (BBC/AFP/Z-2)