Pemerintah Gaza Siap Kawal Distribusi Bantuan Kemanusiaan Secara Aman

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Pemerintah di Jalur Gaza menyatakan kesiapan penuh untuk mengamankan konvoi bantuan kemanusiaan demi memastikan distribusi berjalan lancar kepada keluarga-keluarga yang mengalami kelaparan ekstrem akibat perang berkepanjangan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (7/6), dengan penekanan pada komitmen untuk melindungi bantuan dari pencurian, kekacauan, atau penyimpangan, serta menjamin penyaluran sesuai protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kantor Media Gaza menyatakan bahwa pemerintah daerah, bersama komunitas lokal termasuk keluarga dan klan, “mampu memfasilitasi upaya bantuan secara efisien, meskipun terus menerus menjadi sasaran serangan.” Serangan-serangan tersebut, menurut mereka, telah menyebabkan tewasnya lebih dari 750 polisi yang bertugas mengamankan bantuan serta ribuan pekerja sipil dan kota.

Dalam pernyataan itu, warga Gaza juga diajak turut berpartisipasi menjaga keamanan konvoi bantuan, demi memastikan bantuan mencapai keluarga pengungsi yang paling terdampak krisis kemanusiaan.

Kritik Terhadap Bantuan Non-PBB

Pemerintah Gaza secara khusus mengecam inisiatif bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat, yang dikelola langsung oleh militer Israel. Program tersebut dinilai sebagai “kegagalan total” karena dianggap tidak transparan, melanggar prinsip-prinsip keadilan dan martabat kemanusiaan, serta berpotensi memperburuk kondisi warga sipil Gaza.

Sementara itu, Yayasan Kemanusiaan Gaza telah menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sejak Jumat lalu. Mereka meminta warga menjauhi lokasi distribusi bantuan demi alasan keselamatan.

Sebagai informasi, pada 27 Mei, Israel mulai menerapkan skema distribusi bantuan kemanusiaan baru yang meminggirkan PBB. Langkah ini memicu protes warga Palestina, yang menilai skema tersebut sebagai bentuk tekanan untuk mendorong eksodus warga dari Gaza utara ke selatan.

sumber : ANTARA