2 hours ago
1
Warga mengantre saat pemberian bantuan air bersih oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung (Ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengungkapkan kinerja Perumda Tirtawening masih minim dalam menjangkau sambungan air bersih pelanggan di Kota Bandung. Ia menilai deviden, yang diberikan kepada Pemkot Bandung pun tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Kita sejak awal saya sebagai pengamat ekonomi menduga cukup banyak persoalan di Perumda Tirtawening, BPR Kota Bandung dan PT BII," uja Acuviarta saat dihubungi, Kamis (18/9/2025).
Ia menyebut keberadaan Perumda Tirtawening dan lainnya harus dievaluasi sebab kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sangat terbatas. Bahkan tidak banyak mengalami perubahan signifikan tiap tahun. "Tiap tahun tidak banyak perubahan signifikan padahal kita mendorong Perumda Tirtawening investasi signifikan," kata dia.
Acu melanjutkan jangkauan air bersih Perumda Tirtawening kepada pelanggan di Kota Bandung masih di bawah 30 persen. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait operasional dan investasi lainnya. "Seharusnya BUMD berkontribusi, tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi," kata dia.
Terkait dengan Kejati Jabar yang melakukan pendalaman dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda Tirtawening, ia menyebut hal yang bagus sebagai bagian dari pengawasan. Hal itu dilakukan mengingat adanya laporan dari masyarakat. "Kalau memang dari sisi penyelidikan layak penyelidikan kita hormati, itu bagian fungsi pengawasan agar penting ke depan BUMD semakin bagus menyakinkan secara dikelola bener," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di BUMD milik Pemkot Bandung Perumda Tirtawening. Namun, mereka tidak menjelaskan secara rinci terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud.
Kasipenkum Kejati Jabar Sri Nurcahyawijaya membenarkan adanya laporan dari masyarakat yang mengadukan dugaan tindak pidana korupsi di Perumda Tirtawening. Namun, ia mengaku tidak dapat menjelaskan secara rinci dugaan tindak pidana korupsi terkait apa.
"Ada laporan ke kami, laporan terkait apa gak bisa disebutkan tapi (menyangkut) dugaan tindak pidana korupsi," ucap dia saat dihubungi, Rabu (17/9/2025).
Setelah laporan tersebut masuk ke Kejati Jabar, ia menyebut telah dilaporkan kepada pimpinan selanjutnya mengintruksikan untuk membentuk tim pengumpulan data. Kasipenkum menyebut tim saat ini masih melakukan proses pengumpulan data. "Nanti ada perkembangan dilaporkan kepada pimpinan," kata dia.
