2 weeks ago
4
Kantor Pemkot Cirebon. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon merekrut pasukan emak untuk menagih penunggak pajak kendaraan bermotor(MI/NURUL HIDAYAH)
PASUKAN emak-emak diterjunkan untuk menagih penunggak pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah membentuk petugas penelusur untuk menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon merekrut pasukan emak untuk menagih penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Tugas mereka ‘memburu’ puluhan ribu penunggak pajak kendaraan bermotor yang sudah lama tidak memenuhi kewajibannya. Namanya petugas penelusur,” tutur Kepala BPKPD Kota Cirebon, Arif Kuniawan, Kamis (30/7).
Dia menjelaskan, program ini merupakan penelusuran masif pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Petugas penelusur akan melacak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) alias kendaraan “bodong” yang belum membayar pajak.
Jumlah kendaraan yang belum membayar pajak di Kota Cirebon kini sudah mencapai 35.399 unit dengan masa tunggakan lebih dari lima tahun.
Program ini bertujuan mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD melalui opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program ini juga merupakan bentuk dukungan Pemkot Cirebon terhadap Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Jawa Barat.
Pembagian porsi opsen pajak daerah menjadi alasan utama Pemkot Cirebon ikut menerjunkan tenaga tambahan di lapangan. “Seperti diketahui kita dapat opsen PKB dan BBNKB. Kerja sama ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu,” papar Arif.
LEBIH EFEKTIF
Menariknya, tahun ini petugas penelusur ini mayoritas ibu-ibu atau emak-emak yang merupakan warga lokal. Mereka akan menyisir warga mereka sendiri hingga tingkat rukun warga dan mengingatkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.
Menurut Arif, karakter ibu yang persuasif dan luwes dinilai ampuh untuk melunakkan hati penunggak pajak.
Sebelumnya yang berperan sebagai petugas penelusur adalah laki-laki. Namun dianggap kurang efektif karena pada siang hari mereka harus bekerja.
Sementara ibu ibu waktu luang mereka cukup banyak sehingga dalam sehari bisa melakukan penelusuran 3 sampai 4 orang. “Tapi seleksi ketat tetap diberlakukan. Kami minta kelurahan untuk menyaring figur sesuai kriteria yang telah ditentukan,” tandasnya.
Diantaranya domisili lokal, komunikatif, persuasif, melek teknologi dan memiliki komitmen tinggi.
Saat ini BPKPD Kota Cirebon telah meminta 10 kelurahan prioritas untuk menyetorkan 10 nama calon petugas penelusur per kelurahan. Kelurahan yang disasar merupakan kawasan dengan potensi tunggakan pajak kendaraan tertinggi hingga terendah di Kota Cirebon.
Total pendapatan Kota Cirebon dari sektor pajak hingga Kamis (30/7) mencapai Rp 163 miliar lebih atau setara dengan 45,53% dari total target Rp357,9 miliar.
Sementara untuk PKB (Opsen) jumlahnya mencapai Rp25,8 miliar atau 49,1% dari target Rp52,6 miliar. Untuk BBNKB jumlahnya yang sudah tercapai Rp13 miliar atau 50,63% dari total Rp25,8 miliar.
Potensi tunggakan pajak kendaraan tertinggi ada di Kelurahan Kalijaga yang mencapai 5.276 unit. Disusul Kelurahan Harjamukti, Kecapi, Larangan, Kesenden, Sukapura, Drajat, Karyamulya, dan Kelurahan Pegambiran. Sementara posisi dengan potensi tunggakan PKB terendah Kelurahan Pekiringan dengan 2.697 unit.
