3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menyambut baik penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Farah menilai kesepakatan ini bukan sekadar transaksi dagang, melainkan sebuah kemenangan signifikan bagi diplomasi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami melihat penandatanganan FTA ini sebagai manifestasi nyata dari diplomasi ekonomi yang agresif dan terukur. Ini adalah bukti bahwa mesin diplomasi kita mampu menembus blok ekonomi non-tradisional yang strategis. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia berhasil memainkan peran sebagai jembatan ekonomi yang berdaulat," papar Farah, dalam siaran pers, Kamis (25/12/2025).
Perjanjian yang ditandatangani Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, di sela-sela KTT EAEU di Saint Petersburg, Rusia, pada Ahad (21/12/2025) ini, dinilai Farah sebagai langkah cerdas dalam diversifikasi mitra strategis. Proses negosiasi yang rampung dalam dua tahun menunjukkan posisi tawar (bargaining power) Indonesia yang semakin diperhitungkan di mata negara-negara Eurasia (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan).
Legislator dari Fraksi PAN ini menyebut kesepakatan ini sebagai game changer. Ia menekankan bahwa diplomasi ekonomi yang efektif adalah yang mampu dikonversi menjadi keuntungan riil bagi rakyat.
"Diplomasi ekonomi tidak hanya soal jabat tangan di forum internasional, tapi soal membuka akses pasar bagi produk rakyat. Tren pertumbuhan perdagangan kita dengan EAEU sangat menjanjikan, rata-rata tumbuh 21,45 persen selama lima tahun terakhir. FTA ini adalah kunci untuk melipatgandakan angka tersebut," jelas Farah.
Menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan dalam Strategic Forum on International Trade (15/12), Farah sepakat bahwa kesuksesan diplomasi harus dikawal hingga tataran implementasi. Ia mendorong penguatan Track II Diplomacy melalui pelibatan sektor bisnis secara langsung.
"Diplomasi antar-pemerintah (G-to-G) sudah membuka gerbang selebar-lebarnya dengan pemangkasan 90,5 persen pos tarif. Sekarang saatnya diplomasi bisnis (B-to-B) masuk. Pembentukan forum seperti Indonesia–Belarus Business Council adalah langkah taktis yang sangat kami dukung untuk mempererat konektivitas ekonomi kedua kawasan," tambahnya.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Farah menegaskan bahwa fungsi diplomasi parlemen juga akan dimaksimalkan untuk mengawal proses ratifikasi perjanjian ini.
"Tugas kami di Komisi I adalah memastikan bahwa setiap perjanjian internasional yang ditandatangani membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat proses ratifikasi agar entry into force segera terjadi, sehingga kepastian hukum bagi pelaku usaha terjamin," tegasnya.
Farah mengaitkan capaian diplomasi ini dengan visi besar pembangunan nasional. Ia optimis bahwa ekspansi pasar ke Eurasia akan menjadi salah satu mesin pendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
"Ini adalah contoh bagaimana politik luar negeri 'Bebas Aktif' diterjemahkan ke dalam keuntungan ekonomi. Harapan kami, FTA ini menjadi stimulus nyata bagi UMKM untuk go global, meningkatkan devisa, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkas Farah.
