5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga (PPN) buka suara terkait kabar ratusan kapal nelayan di Indramayu yang tidak melaut setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Perusahaan menegaskan distribusi BBM bagi nelayan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) tetap berhak memperoleh BBM subsidi jenis Biosolar. Ia menjelaskan kapal di atas 30 GT masuk kategori industri sehingga wajib menggunakan BBM non-subsidi karena kebutuhan mesin lebih besar dan jangkauan operasional lebih jauh.
"Untuk Nelayan dengan kapal bermesin kapasitas di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM Subsidi. Untuk Yang kapalnya diatas 30 GT karena besar engine, jarak melaut lebih jauh, kapasitas kapal lebih besar maka menggunakan BBM Non Subsidi. Kalau yang pakai bbm non subsidi berarti kapalnya di atas 30 GT, maka selayaknya pakai non subsidi sesuai aturan dan ketentuan," kata Roberth kepada Republika, Selasa (5/5/2026).
Di sisi lain, laporan dari Indramayu menunjukkan aktivitas melaut sebagian nelayan terganggu. Aksi sempat terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga solar industri.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyebut lonjakan harga solar tidak diimbangi harga ikan sehingga sejumlah kapal memilih berhenti beroperasi. “Harga solar naik tajam, sementara harga ikan tidak ikut naik. Akibatnya banyak kapal tidak melaut,” ujar Kajidin.
Harga solar industri saat ini berada di kisaran Rp 27 ribu per liter, naik dari sebelumnya sekitar Rp 16 ribu per liter. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional, terutama bagi kapal berukuran besar. Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, menyampaikan sebagian armada telah berhenti beroperasi sejak setelah Lebaran.
"Dari sekitar 300 kapal pengguna solar industri, lebih dari 100 kapal tidak melaut. Sisanya masih di laut dan berpotensi menghadapi kondisi serupa saat kembali," kata Suwarto.
Ia menambahkan, setiap kapal mempekerjakan sekitar 15–17 anak buah kapal (ABK) sehingga dampaknya dirasakan luas oleh tenaga kerja sektor perikanan.
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta pembaruan kebijakan distribusi tepat sasaran 2026, kapal nelayan maksimal 30 GT berhak mendapatkan BBM subsidi dengan kuota terbatas. Penyaluran dilakukan melalui surat rekomendasi dari instansi terkait dan pendaftaran dalam sistem Subsidi Tepat MyPertamina. Pembelian dibatasi sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas. Adapun kapal di atas 30 GT serta kapal skala industri, logistik, dan wisata wajib menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.
PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga sebagian BBM non-subsidi mulai 4 Mei 2026 seiring dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar. “Produk non-subsidi mengikuti harga keekonomian dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli serta stabilitas nasional,” ujar Roberth dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax (RON 92) tetap Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green 95 di Rp 12.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp 19.900 per liter. Dexlite meningkat menjadi Rp 26.000 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp 27.900 per liter.
Roberth menyampaikan langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kepentingan nasional di tengah tekanan global.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar karena ditujukan bagi kelompok masyarakat mampu.
Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga stabilitas BBM subsidi dan LPG hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Tetapi untuk BBM bagi masyarakat mampu, itu mengikuti hukum pasar,” ujar Bahlil.
Kebijakan tersebut diambil di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dan harga energi. Untuk BBM Subsidi, Menteri ESDM pastikan tak ada kenaikan sampai akhir tahun.
