5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan diplomatik antara negara-negara besar kembali memanas di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika Amerika Serikat dan sekutu Baratnya berhadapan langsung dengan Rusia serta China terkait program nuklir Iran. Perdebatan sengit itu terjadi di Dewan Keamanan PBB, saat Washington berupaya memperkuat pembenaran atas perang yang dilancarkannya terhadap Teheran dua pekan lalu.
Dalam pertemuan dewan beranggotakan 15 negara tersebut, yang pada bulan ini dipimpin oleh Amerika Serikat, Rusia dan China berusaha menggagalkan pembahasan mengenai komite yang bertugas mengawasi serta menegakkan sanksi PBB terhadap Iran.
Namun upaya itu gagal setelah mayoritas anggota dewan menolaknya. Pemungutan suara menghasilkan keputusan 11 negara menolak, dua mendukung, dan dua abstain, sehingga pembahasan tetap dilanjutkan.
Dalam sidang tersebut, duta besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menuduh Rusia dan China berusaha melindungi Iran dengan menghalangi kerja komite sanksi yang dikenal sebagai UN Security Council Resolution 1737 Committee.
Menurut Waltz, semua negara anggota PBB seharusnya mematuhi ketentuan embargo yang berlaku terhadap Iran.
"Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, serta membekukan aset keuangan yang relevan," kata Waltz di hadapan dewan, dilansir Reuters, Jumat (13/3/2026).
Ia menegaskan bahwa ketentuan sanksi tersebut tidak dibuat secara sembarangan, melainkan dirancang khusus untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir dan rudal Iran.
"Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali ini bukanlah sesuatu yang sewenang-wenang, tetapi dirancang secara sempit untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir, rudal, dan persenjataan konvensional Iran serta dukungan Iran yang terus berlanjut terhadap terorisme," ujarnya.
Waltz juga menuding Moskow dan Beijing memiliki kepentingan strategis untuk menjaga hubungan dengan Teheran. Menurutnya, kedua negara tidak menginginkan komite sanksi berfungsi secara efektif karena ingin mempertahankan kerja sama militer dengan Iran.
"Mereka tidak menginginkan komite sanksi yang berfungsi karena mereka ingin melindungi mitra mereka, Iran, dan terus mempertahankan kerja sama pertahanan yang kini kembali dilarang," kata Waltz.
Waltz juga menyinggung laporan terbaru dari International Atomic Energy Agency (IAEA).
Menurutnya, badan pengawas nuklir PBB tersebut pekan lalu kembali menegaskan bahwa Iran merupakan satu-satunya negara di dunia tanpa senjata nuklir yang telah memproduksi dan menimbun uranium yang diperkaya hingga 60%.
Ia juga mengatakan bahwa Iran menolak memberikan akses kepada IAEA untuk memeriksa stok uranium tersebut. Namun tuduhan Washington tersebut langsung dibantah keras oleh Rusia.
Duta besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menuduh AS dan sekutunya menciptakan kepanikan global terkait dugaan ambisi nuklir Iran. Ia mengatakan Barat telah menyebarkan narasi yang tidak didukung oleh laporan IAEA.
"Mereka memicu histeria seputar dugaan rencana Iran untuk memperoleh senjata nuklir, sesuatu yang tidak pernah dikonfirmasi oleh laporan IAEA," kata Nebenzya.
Menurutnya, narasi tersebut digunakan sebagai alasan untuk melancarkan aksi militer terhadap Teheran.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh perwakilan China di PBB Fu Cong. Ia menyebut Washington sebagai pihak yang memicu krisis nuklir Iran.
Fu Cong juga menuduh Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer secara terang-terangan di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung.
Ia mengatakan Washington telah "menggunakan kekuatan secara terang-terangan terhadap Iran selama proses negosiasi berlangsung, yang membuat upaya diplomatik menjadi sia-sia."
Di tengah perdebatan tersebut, sekutu Barat Washington tetap menunjukkan dukungan terhadap langkah AS.
Perwakilan Inggris dan Prancis di Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran dapat dibenarkan karena Teheran gagal merespons kekhawatiran internasional mengenai program nuklirnya.
Perwakilan Prancis bahkan menyatakan bahwa IAEA kini tidak lagi dapat menjamin bahwa program nuklir Iran sepenuhnya bersifat damai. Paris juga menyebut bahwa stok material nuklir Iran saat ini sudah cukup untuk memproduksi 10 perangkat senjata nuklir, sebuah perkembangan yang semakin meningkatkan kekhawatiran internasional terhadap program nuklir Teheran.
Sementara itu, duta besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani kembali menegaskan bahwa program nuklir negaranya tidak bertujuan militer. Berbicara kepada wartawan setelah sidang, Iravani menegaskan bahwa Teheran tidak akan menerima upaya apa pun untuk memaksakan kembali sanksi internasional terhadap Iran.
"Program nuklir Iran selalu sepenuhnya bersifat damai," kata Iravani.
Adapun Presiden AS Donald Trump sebelumnya menggunakan program nuklir Iran sebagai alasan utama untuk melancarkan perang terhadap negara tersebut. Trump pada bulan ini bahkan mengatakan bahwa Iran akan memiliki senjata nuklir dalam waktu dua minggu jika Amerika Serikat tidak menyerang tiga fasilitas nuklir utama Iran pada Juni.
Namun sejumlah sumber menyebut klaim tersebut tidak didukung oleh penilaian intelijen Amerika Serikat.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
