1 hour ago
1
Ketua BPK Isma Yatun melakukan pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani di Jakarta, Senin (10/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertemu di Jakarta, Senin (10/8/2026), untuk membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pertemuan ini juga membahas peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pemeriksaan pada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
“Dalam silaturahmi ini, BPK dan MPR berdiskusi mengenai tata kelola akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Silaturahmi ini diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pimpinan BPK dalam rangkaian komunikasi antar-lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, berdasarkan keterangan resmi di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Pada kesempatan tersebut, MPR mengapresiasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan BPK. Tren positif tersebut antara lain tercermin dari semakin banyaknya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Isma Yatun menekankan bahwa pemeriksaan BPK tidak berhenti pada pemberian opini, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
“BPK terus mendorong agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara. Tujuannya bukan hanya menghasilkan laporan yang akuntabel, tetapi memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap dia.
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa peningkatan opini WTP pada laporan keuangan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Meningkatnya opini WTP menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara terus mengalami perbaikan. Ini merupakan indikator positif bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik,” kata Muzani.
sumber : Antara
