1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) menjadikan program co-firing biomassa sebagai strategi cepat (quick win) untuk mengejar target Net Zero Emission (NZE) 2060 yang telah menjadi komitmen nasional. Program ini dijalankan di unit-unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN Group sebagai bagian dari agenda transisi energi sekaligus penguatan praktik usaha berwawasan lingkungan.
PLN mengintegrasikan co-firing biomassa ke dalam misi perusahaan dan agenda Environmental, Social, and Governance (ESG). Skema tersebut dirancang sebagai solusi transisi yang dapat segera diterapkan tanpa menunggu pembangunan pembangkit baru, sembari tetap menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional.
“Program co-firing yang kami lakukan merupakan salah satu strategi cepat atau quick win dalam mengejar Net Zero Emission,” kata Vice President Pengelolaan dan Pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) PT PLN (Persero) Irwan Amri di Jakarta, dikutip Sabtu (17/1/2026).
PLN juga menanggapi hasil rapid assessment Ombudsman Republik Indonesia terkait implementasi biomassa. Evaluasi tersebut dinilai sejalan dengan tantangan di lapangan dan memberikan masukan penting bagi pengembangan biomassa ke depan.
Irwan menilai kajian tersebut membantu PLN memetakan arah pengembangan biomassa secara lebih komprehensif. Dari sisi capaian, realisasi pemanfaatan biomassa nasional pada 2024 mencapai 1,62 juta ton. Angka ini masih di bawah target 2,83 juta ton sebagaimana tertuang dalam regulasi, namun menunjukkan tren peningkatan. Pada 2023, implementasi biomassa tercatat sekitar 1 juta ton. “Di 2024 itu naik sekitar 30 persen menjadi 1,6 juta ton,” ujarnya.
Tren kenaikan berlanjut pada 2025 dengan realisasi sekitar 2,2 juta ton biomassa yang dimanfaatkan di PLTU PLN. PLN memandang pengembangan biomassa sebagai agenda jangka panjang yang berkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Berdasarkan kajian dan forum ilmiah, potensi biomassa Indonesia diperkirakan mencapai 545 juta ton per tahun, jauh melampaui kebutuhan batubara yang berada di kisaran 90 juta ton. Di sisi lain, umur cadangan batubara nasional diperkirakan kurang dari 40 tahun.
“Biomassa menjadi salah satu jawaban untuk memastikan ketahanan energi ke depan,” tutur Irwan.
Ia juga mengaitkan pengembangan biomassa dengan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada aspek ketahanan energi nasional. Tantangan lain muncul dari sisi biaya. Untuk jenis tertentu seperti cangkang sawit, harga biomassa dapat mencapai sekitar Rp1,7 juta per ton, lebih tinggi dibanding harga batubara yang diatur melalui skema price cap. Pemerintah memberikan dukungan melalui penetapan harga biomassa sebesar 1,2 kali free on board (FOB) batubara.
“Secara levelized cost of energy, kami masih berada di kisaran 5 hingga 9 sen dolar AS per kilowatt hour,” kata Irwan.
Menurutnya, kisaran biaya tersebut masih lebih kompetitif dibandingkan beberapa sumber energi baru terbarukan lain seperti panas bumi dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Saat ini, pemanfaatan biomassa di PLTU masih didominasi bahan berbasis limbah (waste based) yang volumenya terbatas.
Untuk menjamin keberlanjutan pasokan, PLN mulai mendorong pembentukan ekosistem biomassa melalui pengembangan hutan tanaman energi bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan BRMP, dengan perhatian khusus pada pencegahan deforestasi. Langkah ini diharapkan memperkuat peran biomassa sebagai solusi transisi sekaligus fondasi jangka panjang menuju NZE 2060.
