3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Bali, menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah. Salah satu langkah yang disiapkan ialah penyediaan buffer zone untuk menampung kendaraan sebelum masuk ke pelabuhan.
Dudy mengatakan, pemerintah juga menambah jumlah kapal penyeberangan serta mengatur pemisahan kendaraan besar agar antrean kendaraan kecil dan bus dapat bergerak lebih cepat. “Yang pasti kita menyiapkan buffer zone, kita tambah kapal, kemudian kita pisahkan kendaraan-kendaraan besar, kita masukkan ke buffer zone, sehingga kendaraan-kendaraan kecil maupun bus bisa didahulukan,” kata Dudy usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memprioritaskan kendaraan roda dua untuk lebih dulu masuk penyeberangan. Menurut Dudy, sepeda motor perlu diprioritaskan karena pengendaranya tidak terlindungi atap kendaraan saat berada dalam antrean panjang.
“Jadi, ada penambahan kapal, buffer zone, kemudian prioritaskan kendaraan roda dua dan juga kendaraan kecil dan bus,” kata Dudy.
Dudy juga mengimbau pengusaha logistik agar memberi ruang bagi kendaraan pemudik pada periode arus mudik. “Dengan apa yang terjadi di Gilimanuk, kami mengimbau kepada para pengusaha logistic agar tidak menonjolkan egosektoralnya. Ada masyarakat yang lebih luas lagi yang perlu kita layani, perlu kita akumulir dalam rangka perjalanan mudik,” kata Dudy.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry segera mengambil langkah cepat untuk mengurai kemacetan di jalur Denpasar–Gilimanuk. Ia menerima laporan antrean kendaraan pada arus mudik mencapai 45 hingga 50 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Sudjatmiko menilai kondisi tersebut membuat ribuan pemudik harus menunggu berjam-jam di jalan tanpa kepastian waktu penyeberangan. Situasi itu, menurut dia, tidak boleh berlarut karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
“Kemacetan hingga puluhan kilometer ini menunjukkan perlunya langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan terukur. Negara harus hadir memastikan para pemudik bisa melakukan perjalanan dengan aman dan manusiawi,” kata Sudjatmiko dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Sudjatmiko juga meminta koordinasi antara Kemenhub, PT ASDP, kepolisian, dan pemerintah daerah diperkuat agar rekayasa lalu lintas dapat dilakukan lebih efektif. Menurut dia, penambahan armada kapal ferry juga perlu dipertimbangkan untuk mempercepat proses penyeberangan.
“Koordinasi dengan ASDP harus diperkuat. Jika memang diperlukan penambahan armada ferry untuk mempercepat proses penyeberangan, maka langkah itu harus segera dilakukan secepatnya. Jangan menunggu antrean makin panjang dan masyarakat semakin lama terjebak di jalan,” kata Sudjatmiko.
