1 week ago
4
Dr. Rangga Afianto, akademisi dan pakar kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri.(Dok istimewa )
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) kembali memperkuat kiprahnya dalam pergaulan kepolisian internasional, melalui partisipasi dalam konferensi Association of Police Training Institution in Asia (APTA) ke-10 yang digelar di Ulaanbaatar, Mongolia, pada akhir Juli 2026.
Konferensi tersebut mempertemukan institusi pendidikan dan pelatihan kepolisian dari berbagai negara, untuk membahas tantangan pemolisian di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi, yang berlangsung semakin cepat. Lebih dari 20 negara dengan total lebih dari 40 delegasi berpartisipasi, dalam konferensi yang berlangsung selama kurang lebih lima hari tersebut. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengalaman antar-institusi kepolisian, khususnya dalam merespons perubahan karakter masyarakat dan tantangan kepolisian di era digital.
Polri mengirimkan sejumlah delegasi yang terdiri dari perwira menengah senior serta akademisi dan pakar kepolisian dari unsur sipil. Komposisi tersebut dinilai mencerminkan upaya Polri menghadirkan perspektif multidisiplin dalam forum kepolisian internasional. Salah satu delegasi Indonesia adalah Rangga Afianto, akademisi dan pakar kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri. Kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bagian dari mandat pimpinan Polri, untuk mewakili Indonesia sekaligus menyampaikan perspektif akademik mengenai perkembangan pemolisian di Indonesia.
"Partisipasi unsur akademisi dalam delegasi Polri dinilai penting, karena perkembangan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, teknologi, budaya, serta hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat," kata Rangga Afianto dalam keterangan resminya, Sabtu (1/8).
Rangga mengatakan kehadirannya untuk merepresentasikan pendekatan pemolisian Indonesia, yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemolisian.
Konsep tersebut antara lain diwujudkan melalui penguatan pemolisian masyarakat atau community policing (Polmas), serta pelibatan masyarakat sipil dalam berbagai aspek pemolisian, baik dalam perspektif teoritis maupun implementasinya di lapangan.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam konferensi APTA ke-10 adalah kemampuan institusi kepolisian beradaptasi menghadapi perubahan zaman. Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan semakin dominannya generasi muda, khususnya generasi Milenial dan Generasi Z, dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ia menilai perubahan karakter generasi tersebut membawa konsekuensi terhadap cara institusi kepolisian membangun komunikasi, pelayanan publik, pencegahan kejahatan, hingga membangun kepercayaan masyarakat.
"Institusi kepolisian dituntut untuk memahami karakter generasi baru yang tumbuh dalam lingkungan digital dengan pola komunikasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kondisi ini membuat pendekatan pemolisian konvensional perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat," ucapnya.
Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan atau AI turut menjadi bagian dari dinamika yang harus diantisipasi oleh institusi kepolisian.
"Teknologi AI membuka peluang baru dalam mendukung berbagai instrumen pemolisian, mulai dari analisis data, deteksi dini, pengelolaan informasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepolisian. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut juga menuntut kesiapan sumber daya manusia, kerangka etika, serta tata kelola yang memadai," jelasnya.
Rangga menganggap transformasi institusi kepolisian di era digital tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi. Perubahan juga harus diikuti dengan penyesuaian kapasitas organisasi dan sumber daya manusia agar perkembangan teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pembahasan mengenai perubahan generasi tersebut memiliki relevansi dengan salah satu bidang yang saat ini tengah dikembangkan di lingkungan STIK Lemdiklat Polri, yakni Youth Policing atau Pemolisian Kepemudaan. Konsep tersebut dikembangkan sebagai respons terhadap perubahan demografi dan karakter generasi muda yang semakin memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial. Pemolisian kepemudaan menempatkan generasi muda bukan semata-mata sebagai objek pemolisian, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Dalam pendekatan tersebut, kepolisian dituntut untuk membangun pola komunikasi dan kolaborasi yang lebih adaptif dengan generasi muda. Tujuannya tidak hanya untuk mencegah potensi gangguan keamanan, tetapi juga membangun kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan hubungan yang lebih konstruktif antara polisi dan generasi muda," sambungnya.
Rangga Afianto menjadi salah satu akademisi kepolisian yang secara aktif mengembangkan gagasan mengenai Youth Policing di lingkungan Polri. Pengembangan bidang tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademik dalam memperkuat kapasitas institusi kepolisian menghadapi perubahan sosial yang berlangsung cepat.
"Partisipasi Indonesia dalam konferensi APTA ke-10 sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perspektif dan pengalaman Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut kepada komunitas kepolisian internasional," terangnya.
Selain membahas isu generasi muda dan transformasi teknologi, konferensi APTA juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan antar-institusi kepolisian di berbagai negara. Pertukaran informasi, pengalaman, serta praktik terbaik menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan lintas batas.
"Kerja sama kepolisian antarnegara tidak lagi terbatas pada hubungan formal antarlembaga. Di tengah perkembangan teknologi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, diperlukan jejaring kerja sama yang mampu mempercepat pertukaran pengetahuan dan membangun respons bersama terhadap berbagai persoalan keamanan," katanya.
"Bagi Polri, keterlibatan dalam forum internasional semacam APTA menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi kepolisian sekaligus membuka ruang bagi pengembangan institusi melalui pembelajaran dari berbagai negara," tambahnya.
Rangga menyebut kehadiran delegasi Polri yang memadukan pengalaman praktis perwira kepolisian dengan perspektif akademisi dan pakar kepolisian juga menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menghadapi tantangan pemolisian masa depan. Konferensi APTA ke-10 di Ulaanbaatar pada akhirnya tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan antarnegara. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali bagaimana institusi kepolisian harus bertransformasi menghadapi perubahan generasi, perkembangan teknologi AI, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
"Dalam konteks tersebut, pengembangan Youth Policing dan penguatan kolaborasi antara kepolisian dengan masyarakat menjadi salah satu agenda strategis yang relevan untuk membangun model pemolisian yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan," tandasnya. (E-4)
