3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Satgas Debottlenecking (Satgas P2SP) telah membantu permasalahan sejumlah investor asing, termasuk manajemen Inpex Masela Ltd, proyek Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, di Laut Arafura. Hal ini diungkapkannya dalam acara, Internasional Seminar Debottlenecking, di Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026).
"Ketika perusahaan Jepang, Inpex memiliki masalah dan datang ke kami...kami membentuk special task force untuk memberikan one stop service bagi mereka. Mereka bisa datang ke task force itu dan komplain soal apapun," ujar Purbaya.
Dengan bantuan ini, Purbaya mengungkapkan satuan tugas khusus buat Inpex, yang berada di bawah Satgas P2SP, akan membantu permasalahan yang dihadapi perusahaan.
Purbaya menegaskan pemerintah saat ini ingin menampung berbagai komplain terkait dengan hambatan dunia usaha dan ingin secara terbuka menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Makanya kami membangun situs (Satgas P2SP) sehingga kalian bisa menyampaikan komplain kepada kita dari manapun, pebisnis Swiss atau dari negara manapun," ujarnya.
Dia pun meminta agar pengusaha tidak takut untuk berinvestasi di Indonesia.
Seperti diketahui Purbaya telah menggelar sidang debottlenecking sebanyak 8 kali sejak tahun lalu. Rapat terkait dengan Inpex, dilakukan Satgas P2SP pada Februari lalu. Saat itu, Inpex didudukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Selasa (24/2/2026).
Rapat ini tak lain membahas terkait percepatan proyek Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, di Laut Arafura, Maluku yang dioperasikan Inpex Masela Ltd. Purbaya yang juga merupakan Ketua Satgas Debottlenecking menegaskan bahwa proyek gas jumbo senilai hampir US$ 21 miliar atau sekitar Rp 352 triliun itu tidak boleh kembali mengalami penundaan setelah bertahun-tahun berjalan lambat.
Purbaya mengakui proyek Masela sudah berjalan cukup lama dan sebelumnya terhambat berbagai izin. Namun, progres terbaru menunjukkan kemajuan di mana persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan dokumen AMDAL pun telah diserahkan KLH kepada Inpex pada Jumat, 20 Februari 2026 lalu.
Purbaya pun menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghormati kontrak hulu migas Inpex pada pengelolaan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela.
"Saya ingin menekankan bahwa Indonesia tidak pernah mengubah peraturan dan kontrak yang telah ditandatangani. Kami selalu menghormati kontrak atau kewajiban kami," ungkap Purbaya kepada perwakilan Inpex dalam dalam Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Onshore LNG Abadi Masela yang ia pimpin di Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).
Kendati demikian, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tetap dapat menerbitkan regulasi baru yang bersifat umum untuk kepentingan kebijakan nasional. Dalam beberapa kasus, aturan tersebut bisa saja berdampak tidak langsung pada proyek yang sudah berjalan.
"Namun mungkin suatu saat kita membuat beberapa aturan atau regulasi yang mengawasi. Hal itu tidak secara sengaja memengaruhi kontrak, tetapi karena dampak keterkaitan, mungkin hal itu memengaruhi kontrak Anda," ujar Purbaya.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
