1 month ago
47
Kupang Digital Fest 2026(Humas BI NTT )
PENGGUNAAN Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Nusa Tenggara Timur terus menunjukkan tren positif.
Selama penyelenggaraan Kupang Digital Fest 2026 pada 10-11 Juli 2026, tercatat 9.870 transaksi QRIS hanya melalui wahana permainan digital, sementara transaksi di bazar UMKM mencapai Rp157 juta.
Kegiatan yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi NTT bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang itu menjadi upaya memperluas penggunaan QRIS, meningkatkan literasi transaksi digital, serta mendorong percepatan ekonomi digital di NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi penyelenggaraan Kupang Digital Fest 2026. Menurutnya, QRIS telah menjadi game changer yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, dan aman.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Didiet Aditya Budi Prabowo, mengatakan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Karena itu, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi QRIS, pelindungan konsumen, serta kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah.
Berbagai kegiatan interaktif digelar untuk memperkenalkan transaksi digital kepada masyarakat, mulai dari permainan bertransaksi menggunakan QRIS senilai Rp1, bazar UMKM, QRIS Taputar Championship, hingga diskusi mengenai transformasi pembayaran digital dan keamanan siber.
Pada penutupan kegiatan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Khasananda, menegaskan bahwa keberhasilan Kupang Digital Fest tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari semakin luasnya penggunaan QRIS di masyarakat dan bertambahnya pelaku UMKM yang menerima pembayaran digital.
Menurutnya, sebagai bagian dari perluasan ekosistem pembayaran digital, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Kupang juga meluncurkan QRIS Parkir Kota Kupang yang mulai diterapkan di 10 titik parkir di Kota Kupang. Langkah ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat bertransaksi secara nontunai sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik di NTT. (H-2)
