2 weeks ago
19
Rekam jejak Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang terjaring OTT KPK.(Dok. Antara)
BUPATI Pemalang Anom Widiyantoro terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28–29 Juli 2026 terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah dan jual-beli jabatan. Penangkapan ini mengejutkan publik mengingat Anom baru menjabat sekitar 17 bulan sejak dilantik pada 20 Februari 2025 hasil Pilkada 2024.
Hingga 29 Juli 2026 pukul 16.15 WIB, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Anom dan sejumlah pihak lainnya. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai status tersangka, dugaan awal mengarah pada penerimaan uang dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta praktik lancung dalam pengisian jabatan di birokrasi.
Anom Widiyantoro sejatinya bukan politikus karier. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai profesional dengan latar belakang kuat di bidang keuangan, audit, dan manajemen risiko pada perusahaan pelat merah (BUMN). Berikut adalah poin-poin penting rekam jejak Anom Widiyantoro:
1. Latar Belakang Pendidikan Keuangan
Anom memiliki fondasi akademik yang kuat di bidang ekonomi. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro pada tahun 1996. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan studi magister ekonomi dan bisnis di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2005.
2. Karier Panjang di PT Wijaya Karya (Wika)
Selama kurang lebih 25 tahun (1996-2021), Anom meniti karier di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ia menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari staf ahli, auditor internal, manajer keuangan dan personalia, hingga menjabat sebagai General Manager. Pengalaman ini membentuk citranya sebagai sosok yang paham tata kelola keuangan dan audit konstruksi.
3. Direktur di Anak Usaha BUMN
Sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati, Anom menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko di PT Hotel Indonesia Property (HIPA) pada periode 2021-2024. Jabatan ini mempertegas keahliannya dalam mengelola risiko dan sumber daya manusia di level korporasi.
4. Terjun ke Politik dan Pilkada 2024
Anom memutuskan masuk ke politik praktis pada Pilkada 2024. Dengan latar belakang profesional, ia berhasil memenangkan simpati masyarakat Pemalang dan dilantik pada awal 2025. Namun, masa jabatannya yang baru seumur jagung kini harus berhadapan dengan masalah hukum di KPK.
Ironisnya, keahlian Anom dalam bidang audit dan manajemen risiko yang selama ini menjadi nilai jualnya justru kini diuji oleh penyidik KPK. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Pemalang yang terjerat kasus korupsi, setelah sebelumnya mantan Bupati Mukti Agung Wibowo juga ditangkap KPK pada 2022. (Ant/Z-10)
