2 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 memberi kepastian operasional bagi PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Perseroan memastikan seluruh kegiatan produksi dan konstruksi kembali berjalan normal setelah izin tersebut resmi diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kamis (15/1).
Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, mengatakan persetujuan RKAB menjadi landasan penting bagi keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang perusahaan. Dengan perizinan yang lengkap, seluruh aktivitas operasional dijalankan kembali secara patuh dan berkelanjutan.
“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Bernardus dalam keterangan resmi, Kamis (15/1).
PT Vale kini memfokuskan pemulihan aktivitas operasional di Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi. Perseroan menegaskan aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan kegiatan produksi maupun konstruksi, seiring upaya mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara sebelumnya.
Persetujuan RKAB 2026 juga menandai kembali diberlakukannya mekanisme persetujuan tahunan oleh pemerintah, menggantikan skema tiga tahunan sebelumnya. Menurut manajemen, kebijakan ini dinilai memperkuat disiplin produksi, tata kelola, serta keberlanjutan industri nikel nasional.
Dengan berlakunya RKAB 2026, PT Vale akan melanjutkan rencana produksi sesuai persetujuan yang diberikan dan memastikan kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Perseroan juga menegaskan kontribusinya terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok lokal sebagai anggota holding MIND ID.
Di sisi investasi, PT Vale melanjutkan pengembangan teknologi rendah emisi dan proyek pengolahan lanjutan, termasuk High Pressure Acid Leach (HPAL), guna mendukung hilirisasi dan meningkatkan daya saing industri nikel Indonesia di pasar global.
Ke depan, perseroan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun industri nikel nasional yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
