7 hours ago
4
Seluruh anggota DPRD Jawa Barat dipastikan telah menuntaskan pelaporan LHKPN periode 2025 ke KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 120 orang dipastikan telah menuntaskan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode 2025.
Capaian ini menegaskan komitmen wakil rakyat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sebagai penyelenggara negara.
Berdasarkan laporan resmi pelaporan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tingkat kepatuhan anggota DPRD Jawa Barat mencapai 100 persen. Seluruh anggota dewan telah menyampaikan laporan kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, kepatuhan ini wujud kesadaran kolektif para anggota dewan dalam menjalankan kewajiban sebagai pejabat publik.
“Saya berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD Jawa Barat atas kepatuhan dalam melaporkan LHKPN periode 2025 kepada KPK,” ujar Dodi di Kota Bandung, Rabu (1/4/2026).
Ia menilai, pelaporan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan pelaporan yang tepat waktu dan menyeluruh, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif diharapkan semakin meningkat.
Kepatuhan penuh ini juga menjadi sinyal positif bahwa para wakil rakyat di Jawa Barat berkomitmen menjaga transparansi harta kekayaan, sekaligus mendukung langkah pemberantasan korupsi yang terus digalakkan pemerintah melalui KPK.
Dengan capaian 100 persen ini, DPRD Jawa Barat diharapkan dapat terus mempertahankan konsistensi dalam pelaporan LHKPN pada periode-periode berikutnya, sebagai bagian dari penguatan integritas dan akuntabilitas publik.
