10 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menyatakan dukungannya pada Senin, (11/5/2026), untuk menangguhkan pajak bensin federal sebesar 18,4 sen di tengah lonjakan harga bahan bakar yang mencekik warga AS akibat pecahnya perang Iran. Langkah ini diambil sebagai respons atas kemarahan para pengendara di Amerika Serikat yang harus menghadapi biaya hidup yang semakin membengkak.
Mengutip Reuters, Presiden Trump menegaskan komitmennya untuk melakukan pemangkasan pajak tersebut demi memberikan relaksasi ekonomi bagi masyarakat. Keputusan untuk menghapus pajak ini memerlukan persetujuan dari Kongres, yang saat ini dikendalikan oleh rekan-rekan Trump dari Partai Republik, melalui pengesahan undang-undang baru.
"Ya, saya akan menguranginya," kata Trump kepada wartawan saat ditanya mengenai apakah dirinya akan menangguhkan pajak tersebut.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai berapa lama penangguhan pajak bensin ini akan diberlakukan, Trump memberikan jawaban singkat di dalam Ruang Oval. "Sampai dirasa tepat," ujar Trump.
Sejalan dengan keinginan tersebut, Senator Josh Hawley yang merupakan politisi Republik dari Missouri menyatakan bahwa dirinya sedang memperkenalkan undang-undang pada hari Senin ini untuk menangguhkan pajak bensin serta pajak diesel sebesar 24,4 sen selama 90 hari ke depan.
Kenaikan harga bensin di AS terus merangkak naik sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu, terutama karena Iran secara efektif menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi utama bagi 20% minyak dunia. Berdasarkan data dari klub motor AAA, rata-rata harga bensin di AS mencapai US$4,52 (Rp78.422) per galon pada Senin, yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2022 di mana saat itu harga sempat menyentuh puncaknya pada angka US$5,01 (Rp86.924).
Meskipun demikian, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune pada hari Senin tampak masih ragu-ragu mengenai rencana pembekuan pajak bensin tersebut. Thune berpendapat bahwa cara terbaik untuk menurunkan harga bensin adalah dengan membuka kembali Selat Hormuz, sembari mencatat bahwa pajak tersebut selama ini digunakan untuk mendukung pendanaan perbaikan jalan.
"Kita akan lihat di mana posisi anggota-anggota kita nantinya," kata Thune.
Sebelumnya pada bulan Maret, sejumlah politisi Demokrat termasuk Senator Mark Kelly dari Arizona telah mengusulkan penangguhan pajak yang menghasilkan pendapatan sekitar US$2,50 (Rp43.375) miliar per bulan untuk pendanaan jalan tersebut hingga Oktober mendatang. Sejak tahun 2008, lebih dari US$275,00 (Rp4.771.250) miliar-termasuk US$118,00 (Rp2.047.300) miliar dari undang-undang infrastruktur tahun 2021-telah dialihkan dari dana umum untuk membiayai perbaikan jalan.
Trump juga sempat memberikan tanggapan kepada CBS pada Senin mengenai rencana dana talangan (bailout) bagi maskapai penerbangan yang sedang berjuang melawan lonjakan biaya bahan bakar jet. Ia menyebutkan bahwa rencana tersebut belum benar-benar dipresentasikan secara resmi kepadanya dan menilai kondisi industri penerbangan masih cukup bertahan.
"Maskapai-maskapai penerbangan tidak berkinerja buruk," kata Trump.
Pernyataan ini muncul di saat maskapai bertarif rendah meminta bantuan dana sebesar US$ 2,50 (Rp 43.375) miliar, bahkan Spirit Airlines telah menghentikan operasinya pada 2 Mei lalu karena tingginya harga bahan bakar jet yang membuat rencana restrukturisasi mereka menjadi mustahil. Beberapa negara bagian seperti Indiana, Kentucky, dan Georgia juga telah bergerak melakukan pemotongan pajak bensin untuk membantu konsumen.
Kenaikan biaya bahan bakar yang turut memicu kenaikan harga bahan pangan dan barang lainnya menjadi kerentanan politik bagi Trump dan Partai Republik yang sedang berupaya mempertahankan kendali atas Kongres dalam pemilihan paruh waktu November mendatang. Trump mengakui bahwa pajak tersebut hanya mencakup persentase kecil dari keseluruhan biaya bensin bagi konsumen, namun ia merasa langkah ini tetap penting.
"Tapi itu tetaplah uang," tutur Trump.
Selain rencana pemangkasan pajak, Trump telah mengambil sejumlah tindakan lain untuk menenangkan harga energi, seperti meminjamkan minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis dan menangguhkan undang-undang pelayaran yang dikenal sebagai Jones Act guna memudahkan pemindahan minyak dan bahan bakar.
Namun, Bob McNally selaku pendiri dan presiden Rapidan Energy Group yang pernah menjabat penasihat energi Gedung Putih untuk mantan Presiden George W. Bush menilai langkah tersebut bisa jadi tidak berdampak banyak jika perang terus menyumbat pengiriman di Timur Tengah.
"Jika pajak bensin federal ditangguhkan tetapi Selat Hormuz tetap tertutup, konsumen hampir tidak akan menyadarinya karena harga di SPBU akan terus merangkak naik," kata McNally.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
