5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,bJAYAPURA — Aparat keamanan menuding kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaburkan fakta tentang peristiwa pembakaran kawasan sipil di Distrik Omukia, Puncak, Papua Tengah. Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkapkan, bukan cuma dua rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni, dan kantor pemerintahan setempat yang dibakar oleh gerombolan separatis bersenjata itu.
Kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar (Kombes) Yusuf Sutedjo, OPM juga turut membakar rumah ibadah warga setempat. Pun juga membakar fasilitas-fasilitas kesehatan, dan bangunan untuk pendidikan anak-anak setempat. “Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati, dan kantor distrik itu KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata-OPM) juga membakar bangunan-bangunan lain, seperti satu unit gereja di Kampung Pinapa, dan satu unit Puskesmas, satu unit bangunan sekolah dasar di Kampung Pinggil,” ujar Kombes Yusuf melalui siaran pers, Selasa (9/7/2025).
OPM, kata Kombes Yusuf juga membakar rumah dinas Pemerintah Daerah (Pemda) di Kampung Pinapa. “Jadi ada empat bangunan lain yang dibakar oleh KKB dalam peristiwa tersebut,” kata Kombes Yusuf. Ia pun melanjutkan, pembakaran-pembakaran sarana prasarana untuk masyarakat biasa yang dilakukan OPM tersebut merupakan tindak kejahatan yang tak dapat ditoleransi. Karena itu, ia membantah tudingan OPM yang sebelumnya menyampaikan alasan aksi-aksi pembakaran itu karena di tempat-tempat tersebut dijadikan posko-posko militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun basis keamanan Polri.
OPM juga menyampaikan alasan pembakaran rumah-rumah sipil tersebut lantaran TNI-Polri memaksa para warga mengungsi untuk operasi perang di wilayah tersebut. Kata Kombes Yusuf, tudingan OPM itu mengada-ada. Dan sebaliknya menilai alasan OPM tersebut merupakan propaganda untuk memperkeruh situasi. Dan sebagai penyesatan opini agar warga melawan atas kehadiran TNI maupun Polri.
“Ini menunjukkan adanya pola-pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang mereka buat. Dan selama ini sudah menjadi kebiasaan KKB. Narasi seperti ini digunakan KKB untuk membenarkan tindakan kekerasan yang mereka lakukan untuk memengaruhi dan menghasut warga,” ujar Kombes Yusuf.
Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Brigadir Jenderal (Brigjen) Faizal Ramadhani, menegaskan hal serupa. Kata dia, alasan OPM membakar tempat-tempat milik masyarakat di Distrik Omukia tersebut karena dijadikan tempat untuk operasi militer tak benar.
“Klaim KKB terkait penggunaan rumah bupati dan kantor-kantor distrik sebagai pos militer itu tidak benar,” ujar Brigjen Faizal. Ia memastikan akan memburu para pelaku pembakaran dua rumah bupati, dan kantor-kantor pemerintahan di Distrik Omukia tersebut.
Sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM mengaku bertanggung jawab atas aksi pembakaran dua rumah Bupati Puncak dan kantor-kantor pemerintahan di Distrik Omukia, Ahad (6/7/2025).
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom pada Senin (7/7/2025) yang mengabarkan aksi kelompoknya membakar habis dua rumah milik bupati dan satu unit kantor pemerintahan itu.
Kata Sebby aksi tersebut karena tempat-tempat itu dijadikan pos-pos pasukan TNI dan personel khusus dari Polri. Lain itu, kata Sebby, TNI dan Polri juga melakukan pengusiran paksa terhadap warga-warga di wilayah tersebut agar rumah tinggal masyarakat dijadikan tempat-tempat pertahanan. “Penempatan pasukan-pasukan militer oleh Pemerintah Indonesia di rumah-rumah warga dan di rumah bupati, dan di kantor-kantor (pemerintahan) di Distrik Omukia mengakibatkan warga sipil Papua ketakutan, dan mengungsi,” ujar Sebby dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (7/7/2025).
