Tarif Trans-Jakarta dan Transjabodetabek masih dikaji.(Dok. Antara)
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami usulan penyesuaian tarif layanan Trans-Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi efektivitas subsidi di tengah perluasan rute, termasuk layanan ke Bandara Soekarno-Hatta dan jaringan TransJabodetabek.
Nova menjelaskan bahwa pembahasan di DPRD tidak hanya terbatas pada rute bandara, tetapi mencakup seluruh layanan yang jaraknya cukup jauh. "Kami ingin melihat seberapa efektif penyesuaian tarif untuk mengurangi beban subsidi," ujar Nova di Jakarta, Kamis (30/7).
Berdasarkan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk Trans-Jakarta telah menembus angka Rp4 triliun. Nilai ini menunjukkan tren kenaikan signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp3,8 triliun.
Meski besarnya subsidi perlu dievaluasi demi keberlanjutan fiskal, Nova menekankan bahwa faktor kemampuan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan agar penyesuaian tarif nantinya tidak memutus akses warga terhadap transportasi publik yang terjangkau.
“Jangan sampai kenaikan tarif melampaui kemampuan perekonomian masyarakat. Kondisi lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya pulih, sehingga itu harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Sebagai catatan, tarif Trans-Jakarta belum mengalami perubahan sejak tahun 2007. Nova menilai evaluasi memang layak dilakukan mengingat durasi waktu yang sudah sangat lama, namun tetap harus berlandaskan pada asas keterjangkauan.
Saat ini, Komisi B DPRD DKI masih mendalami aspek regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan tersebut, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub). Keputusan final mengenai sikap DPRD akan diambil setelah seluruh kajian regulasi dan dampak ekonomi selesai dilakukan. (Z-10)
















































