1 day ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerataan akses listrik di seluruh penjuru Tanah Air menjadi fokus pemerintah. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu, menyatakan saat ini sekitar 780 ribu rumah tangga belum mendapatkan akses listrik.
“Sudah hampir 80 tahun kita merdeka, tetapi masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Saya pikir listrik akan menjadi kebutuhan pokok di masa depan,” ujar Jisman dalam acara coffee morning “Diseminasi RUKN dan RUPTL 2025–2034” di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Ia menjelaskan, peningkatan layanan kelistrikan memerlukan anggaran besar, yakni sekitar Rp 50 triliun. Selain itu, masih terdapat sekitar 5.700 desa yang belum dilayani oleh PT PLN (Persero). Pemerintah mendorong desa-desa tersebut memperoleh akses listrik dari PLN agar lebih berkelanjutan.
“Kalau lewat PLN, lebih sustain. Banyak program dari kementerian/lembaga maupun mandiri yang sudah dijalankan, tetapi tidak berkelanjutan,” katanya.
Jisman menuturkan, ada banyak kasus di mana pihak non-PLN menyediakan listrik ke daerah terpencil, namun program tersebut berhenti tak lama setelah diresmikan. “Setelah peresmian, malah gelap lagi. Ini terbalik dari kata-kata Ibu Kita Kartini, yang harusnya ‘habis gelap terbitlah terang’,” ungkapnya.
Program Listrik Desa (Lisdes) tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang telah diluncurkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Melalui Program Lisdes, pemerintah menargetkan elektrifikasi terhadap 10.068 desa dan dusun yang belum teraliri listrik, melalui pembangunan pembangkit berkapasitas 394 megawatt (MW) dan penyambungan ke sekitar 780 ribu rumah tangga.
“Tugas lima tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo, adalah segera menginventarisasi dan merancang program terobosan guna memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Ia menekankan bahwa energi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus diwujudkan dari Aceh hingga Papua. Untuk merealisasikan Program Lisdes, diperlukan investasi sekitar Rp 50 triliun.
“Penyediaan listrik di desa-desa belum berlistrik merupakan peluang bagi para investor untuk menanamkan modal bersama pemerintah,” kata Bahlil.
Program Lisdes merupakan bentuk penugasan pemerintah kepada PLN guna menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah menikmati layanan listrik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa listrik adalah kebutuhan primer seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat ketenagalistrikan nasional, PLN berkomitmen menjalankan arahan pemerintah guna memastikan keadilan dan ketahanan energi di seluruh penjuru negeri.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik dan pengejawantahan sila kelima Pancasila, kami berkomitmen penuh terhadap kesuksesan Program Lisdes yang telah masuk dalam RUPTL PLN 2025–2034,” ujar Darmawan.
Tak hanya Lisdes, sejak 2022 hingga 2024, Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan.
