1 week ago
22
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).( ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU)
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyebut kenaikan tunjangan kinerja TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepadan dengan besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang diampu oleh personel.
Di tengah fokus pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Dave menilai langkah penyesuaian tukin TNI tidak bertolak belakang dengan penghematan negara.
"Perlu dipahami bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi dukungan terhadap sektor-sektor yang menjadi prioritas negara. Efisiensi justru bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara lebih tepat sasaran," ujar Dave melalui keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Dave menjelaskan, peningkatan tunjangan kinerja TNI dan Kemhan dipastikan tetap terukur, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel TNI dan pegawai Kemenhan untuk meningkatkan integritas, disiplin, serta produktivitas kerja.
"Peningkatan tunjangan kinerja merupakan bagian penting dari upaya membangun TNI dan Kementerian Pertahanan yang semakin profesional, modern, dan memiliki kesiapan tinggi dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara," terangnya.
Politikus Partai Golkar tersebut meyakini bahwa kebijakan ini akan menjadi momentum krusial untuk memperkuat transparansi dan efektivitas organisasi pertahanan nasional. Ia institusi TNI dan Kemenhan dapat tumbuh menjadi lembaga yang semakin adaptif dan responsif terhadap tantangan pertahanan masa depan.
"Komisi I DPR RI meyakini kebijakan tersebut akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan pertahanan negara sekaligus mendukung terwujudnya institusi pertahanan yang semakin modern, adaptif, dan profesional," pungkasnya. (H-4)
