6 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa (UE) akhirnya sepakat untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap para pemukim Israel di Tepi Barat dan sejumlah tokoh utama Hamas. Kesepakatan yang telah lama dinantikan ini tercapai dalam pertemuan para menteri luar negeri negara anggota pada hari Senin, (11/05/2026), setelah sempat mengalami kebuntuan politik selama berbulan-bulan.
Mengutip Al Jazeera, sanksi terhadap pemukim Israel ini sebelumnya tertahan akibat veto dari pemerintahan Hungaria di bawah mantan Perdana Menteri Viktor Orban. Namun, angin perubahan berembus setelah PM baru Hungaria, Peter Magyar, yang baru menjabat pada Sabtu lalu, memutuskan untuk mencabut veto tersebut dan memuluskan langkah Uni Eropa.
Paket sanksi tersebut menyasar tiga orang pemukim Israel dan empat organisasi pemukiman yang dinilai bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Hingga berita ini diturunkan, identitas detail dari individu maupun organisasi tersebut belum diungkapkan secara publik kepada masyarakat luas.
"Sudah saatnya kita bergerak dari kebuntuan menuju tindakan nyata. Ekstremisme dan kekerasan membawa konsekuensi," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas melalui unggahan di media sosial setelah kesepakatan tersebut tercapai.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyambut baik perubahan sikap Hungaria ini dan menegaskan bahwa Uni Eropa kini tengah memberikan sanksi kepada organisasi utama Israel yang bersalah karena mendukung kolonisasi ekstremis yang disertai kekerasan. Ia mendesak agar tindakan-tindakan serius yang tidak dapat ditoleransi tersebut segera dihentikan tanpa penundaan.
"Tindakan paling serius dan tidak dapat ditoleransi ini harus dihentikan tanpa penundaan," ujar Barrot.
Pemerintah Israel sendiri langsung mengecam keras langkah Uni Eropa tersebut dan menegaskan posisi mereka bahwa warga Yahudi memiliki hak untuk menetap di wilayah pendudukan Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan bahwa Uni Eropa telah memilih cara yang sewenang-wenang dan politis untuk menjatuhkan sanksi kepada warga dan entitas negaranya.
"Uni Eropa telah memilih, secara sewenang-wenang dan politis, untuk memberlakukan sanksi terhadap warga dan entitas Israel karena pandangan politik mereka dan tanpa dasar apa pun," kata Saar.
Senada dengan itu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir bahkan melontarkan kecaman keras dengan menyebut Uni Eropa sebagai kelompok yang anti-semit. Ia menegaskan bahwa upaya pemukiman tidak akan pernah gentar oleh ancaman sanksi tersebut dan akan terus membangun serta mempertahankan tanah Israel.
"Mengharapkan persatuan anti-semit untuk membuat keputusan moral sama seperti mengharapkan matahari terbit di barat. Sementara musuh kita melakukan serangan dan membunuh orang Yahudi, Uni Eropa mencoba mengikat tangan mereka yang membela diri," kata Ben Gvir.
Sanksi Terhadap Pimpinan Hamas
Selain menyasar pihak Israel, Jean-Noel Barrot menyatakan bahwa para menteri Uni Eropa juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada kepemimpinan kelompok Palestina, Hamas. Langkah ini diambil sebagai konsekuensi atas serangan terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023 silam yang menewaskan sekitar 1.200 orang.
"Sanksi ini ditujukan kepada para pemimpin utama Hamas, yang bertanggung jawab atas pembantaian anti-semit terburuk dalam sejarah kita sejak Shoah (Holocaust), di mana 51 warga negara Prancis kehilangan nyawa. Gerakan teroris ini harus dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari partisipasi apa pun di masa depan Palestina," tutur Barrot.
Menanggapi hal tersebut, pejabat senior Hamas Basem Naim menuduh Uni Eropa telah melakukan kemunafikan politik dan rasisme. Ia menilai Uni Eropa telah menyamakan antara pelaku eksekusi fasis yang melakukan genosida dengan korban yang hanya membela diri sesuai dengan hukum internasional.
"Ini menyamakan algojo fasis yang membanggakan diri melakukan genosida dan pembersihan etnis, sebuah negara nakal yang melanggar setiap hukum internasional, dengan korban yang membela dirinya sendiri menurut semua hukum dan undang-undang," ujar Naim.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
