13 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menepis adanya isu mengenai Indonesia akan kembali ke jurang krisis seperti pada 1998.
Juda menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis jika melihat berbagai indikator makroekonomi yang ada.
"Banyak kalangan baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97-98. Kalau melihat angka-angka (perekonomian RI), jauh dari situasi krisis," kata Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen. Lalu, inflasi pada April 2026 berada di level 2,42 persen.
Juda mengatakan konsumsi rumah tangga juga masih kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,52 persen. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga tumbuh cukup tinggi yakni 22 persen. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh disebut menjadi tanda daya beli masyarakat masih terjaga secara baik.
Juda lalu menjelaskan bagaimana pengalaman krisis di berbagai negara umumnya dipicu oleh tiga faktor, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan.
Untuk krisis fiskal, ia mencontohkan krisis di Amerika Latin pada 1980-an yang defisit fiskalnya membengkak, sehingga membuat pemerintah sejumlah negara di situ tidak bisa lagi menutup dengan utang.
"Pemerintah tidak bisa lagi menutup melalui pembiayaannya karena tidak ada lagi orang yang percaya. (Pemerintahnya) mengeluarkan bonds enggak ada yang beli. Jadi terjadilah krisis fiskal di Latin America," ujar Juda.
Ia menilai Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut karena situasi di Tanah Air berada dalam kondisi aman dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga di bawah 3 persen.
"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yieldnya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7 persen. Ada peningkatan, tapi tidak signifikan peningkatannya," ucap Juda.
"Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," sambungnya.
Lalu, ia juga memastikan tidak ada gejala krisis dari sisi neraca pembayaran seperti yang pernah terjadi pada 1997-1998. Kala itu, banyak perusahaan kolaps akibat tidak mampu membayar utang luar negeri setelah rupiah melemah tajam.
"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," katanya.
Dari sisi sistem keuangan, ia menilai juga belum terlihat adanya gelembung atau bubble yang berpotensi memicu krisis seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada 2008.
Dalam acara yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun meminta masyarakat tidak salah menafsirkan pelemahan rupiah yang belakangan bergerak di kisaran Rp17 ribuan per dolar AS.
Menurut Misbakhun, kondisi rupiah saat ini berbeda jauh dibanding saat krisis 1998. Ia menjelaskan pada 1998 nilai tukar rupiah sempat menembus Rp17.800 hingga mendekati Rp19 ribu per dolar AS, tetapi saat itu rupiah melemah dari level sekitar Rp2.000 per dolar AS.
Sementara saat ini, pelemahan rupiah terjadi dari kisaran Rp16.800-Rp16.900 per dolar AS, sehingga kenaikannya relatif terbatas.
"Prosesnya melalui volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal di level 5 persen. Dulu (pada 1998 naiknya dari) Rp2.400-2.500 ke Rp17 ribu, itu sekian ratus persen," kata Misbakhun.
Ia tigak ingin kondisi pelemahan rupiah saat memicu kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat memahami 'Oh rupiah ini, rupiah ini,' dan kemudian psikologis mereka seakan-akan ada krisis yang menghantui kita," ujar Misbakhun.
(dhz/pta)
Add
as a preferred source on Google
