7 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi favorit tujuan wisatawan. Sayangnya, meski terkenal sebagai wilayah yang 'ngangeni', tetapi 10 persen atau 430,47 ribu warga dari total penduduknya masih masuk kategori miskin.
Namun Pemprov DIY dalam situs resminya mengklaim angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk DIY kompak turun pada September 2024. Prosentase kemiskinan di DIY sebesar 10,40 pada September, turun 0,43 persen dibandingkan Maret 2024. Tingkat ketimpangan atau rasio gini penduduk DIY sebesar 0,428 pada September 2024 yang 0,007 persen yang menyempit dibandingkan Maret 2024.
Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada Rabu, 15 Januari 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di DIY pada September 2024 mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 15,1 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin di DIY pada September 2024 mencapai 430,47 ribu orang, atau persentase penduduk miskinnya adalah sebesar 10,40 persen.
Kepala BPS DIY Herum Fajarwati menjelaskan, angka ini turun 0,43 poin persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 10,83 persen. Meski demikian, persentase tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,57 persen.
"Kabar yang menggembirakan, angka kemiskinan dan ketimpangan DIY turun pada September 2024 ini. Capaian tersebut berkat perkembangan beberapa indikator sosial ekonomi yang menguntungkan seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi DIY triwulan III 2024 tertinggi di Pulau Jawa serta program-program penanganan kemiskinan yang digulirkan Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot masing-masing," ujar Herum Fajarwati.
Herum mengatakan apabila inflasi yang terkendali maka kenaikan garis kemiskinan tidak akan terlalu tinggi. Dengan demikian masyarakat yang semula berada di garis kemiskinan akan meningkat menjadi di atas garis kemiskinan atau menjadi tidak miskin, sehingga prosentase kemiskinan di DIY bisa menjadi turun.
Selanjutnya, kata dia, perkembangan harga-harga komoditas pangan lebih kondusif dan ekspor impor selalu positif beserta neraca pembayaran yang surplus. Dari sektor pariwisata pun tumbuh dari tingkat hunian kamar dan kenaikan kunjungan wisatawan yang ikut menggerakkan perekonomian DIY.
Lebih lanjut, garis kemiskinan DIY pada September 2024 tercatat Rp 613.370 per kapita per bulan, meningkat 1,81 persen dibandingkan Maret 2024. Distribusi garis kemiskinan ini menunjukkan dominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan yang mencapai 72,93 persen, sementara kebutuhan non-makanan menyumbang 27,07 persen.
Beras tetap menjadi komoditas utama penyumbang garis kemiskinan. Di sisi lain, garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.649.758 per bulan, dengan rata-rata anggota rumah tangga (ART) di rumah tangga miskin adalah 4,32 jiwa.
"Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan signifikan yang mencapai 1,21 poin persen, meskipun tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi," ucap dia.
Sedangkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) DIY tercatat 2,087 poin, menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih cukup jauh di bawah garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,545 poin mengindikasikan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin relatif moderat, meski tetap memerlukan perhatian.
"Angka Gini Ratio DIY secara umum pada September 2024 tercatat 0,428. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan kondisi Maret 2024 sebesar 0,435 maupun September 2023 sebesar 0,449," imbuh Herum.
Menurut wilayah, ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan sebesar 0,429 pada September 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan sebesar 0,355. Penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari penurunan proporsi pengeluaran penduduk 20 persen teratas dan peningkatan pada penduduk 40 persen menengah dan 40 persen terbawah.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah 16,48 persen. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,46 persen. Adapun untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,84 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hermanto menyambut positif penurunan kemiskinan yang cukup dalam sekitar 5 persen dari 15,43 persen pada Maret 2013 menjadi 10,40 pada September 2024. Rasio gini pun juga mengalami perbaikan pada September 2024.
"Dari kami ini menjadi suatu masukan dan akan melakukan pendalaman lagi mengenai angka yang baik ini. Tentu tujuan bersama Pemda dan pihak terkait lainnya bersama -sama menurunkan angka kemiskinan maupun ketimpangan. Kita arahkan angkanya tidak double digit tetapi mendekati angka Nasional dari target yang akan kita capai bersama -sama. Hal ini pun sesuai dengan arahan Gubernur DIY yang tertuang dalam RPJMD," ucap dia.
Pendidikan Cara Entaskan Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menggandeng sejumlah mitra dalam program "Sleman Pintar Plus Plus" sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. "Dalam program Sleman Pintar Plus Plus ini kami menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan," kata Bupati Sleman Harda Kiswaya di Sleman, Ahad (15/6/2025).
Menurut dia, kerja sama tersebut di antaranya dengan Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), PT Chemco Harapan Nusantara, PT Mitrametal Perkasa, dan PT Nichirin Indonesia. "Kami juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama pada Jumat 16 Mei di kampus UTY Sendangadi Mlati Sleman," katanya.
Ia menjelaskan, melalui program Sleman Pintar Plus Plus ini, anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki tekad untuk belajar akan diberikan bantuan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. "Tak cukup sampai di situ, mereka nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan nasional, sehingga setelah lulus perguruan tinggi mereka telah memiliki pengalaman dan siap memasuki dunia kerja," katanya.
Harda mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat lebih mudah dicapai serta efektif. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dengan akademisi, perusahaan, dan lainnya. Kita harus bahu-membahu membangun negara ini," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sekaligus Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman Susmiarto mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah serta komitmen Pemkab Sleman dalam memutus rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang langsung terhubung dengan dunia kerja kepada masyarakat di Kabupaten Sleman.
"Pemberantasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan pemberian bantuan sosial saja. Tapi dengan memberikan akses pendidikan perguruan tinggi yang relevan dengan dunia kerja merupakan kunci pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan," katanya.
Rektor UTY Dr Bambang Moertono S MM Ak CA menyambut baik program kerja sama ini, karena program Sleman Pintar Plus Plus ini sejalan dengan visi dan misi UTY, yakni berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. "Pertemuan pihak UTY dengan wakil bupati Sleman sekaligus Ketua TKPK Kabupaten Sleman menghasilkan program Sleman Pintar Plus Plus. Yakni kuliah di kampus dua tahun, kemudian magang di perusahaan satu setengah tahun," katanya.
Gunakan Zakat
Langkah berbeda diambil Pemerintah Kabupaten Bantul yang akan menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui zakat dari aparatur sipil negara (ASN) yang dihimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). "Berdasarkan kajian yang dilakukan Baznas, potensi zakat dari ASN di Kabupaten Bantul mencapai Rp15 miliar, harapannya melalui zakat ini dapat mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Bantul," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada acara Penyerahan Penghargaan UPZ Terbaik 2025 di Bantul, Jumat.
Menurut dia, oleh karena itu potensi zakat tersebut agar bisa direalisasikan, karena datanya sudah jelas, dan besaran zakat sudah diproyeksikan.
"Tentu ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk menangani kemiskinan ekstrem. Harapan kami adalah dapat mengurangi kemiskinan ekstrem hingga menjadi nol pada tahun 2026," katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya kontribusi ASN dalam pengumpulan zakat, sebagai kontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Bantul. Apalagi saat ini kemiskinan masih berada pada angka 11,6 persen dan kemiskinan ekstrem masih 0,8 persen.
"Jika semua ASN yang berkewajiban zakat itu berzakat, kemiskinan dapat dikurangi. Maka, ASN yang Muslim wajib menyetorkan zakat melalui Baznas yang sudah berkomitmen untuk turut mengatasi kemiskinan di Bantul," katanya.
Bupati Bantul juga berharap, penghargaan yang diberikan kepada UPZ terbaik tersebut dapat semakin banyak unit pengumpul zakat yang terinspirasi untuk bekerja lebih maksimal dalam pengumpulan zakat, serta mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Kepala Baznas Bantul Damanhuri mengatakan agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi pemerintah di Bantul dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di satuan kerjanya masing-masing.
"Ini dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat di lingkungan Pemkab Bantul. Saya berharap kepala OPD dapat memberikan keteladanan dan menggerakkan ASN di lingkungan untuk melaksanakan kewajiban zakatnya melalui Baznas," katanya.
sumber : Antara
