11 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 55 warga negara Indonesia (WNI) yang terjaring di markas Online Scam atau penipuan daring di kompleks KK Park, Myanmar akan segera dipulangkan.
Sebelumnya terdapat ratusan WNI yang ikut terjaring dari 1.367 warga negara asing lainnya yang ditahan pemerintah Myanmar terkait operasi penggerebekan markas online scam di negara itu sejak 17 November.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 55 WNI yang dipekerjakan di online scam itu pun akan segera dipulangkan setelah mendapat izin dari pemerintah Myanmar.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Myanmar di Yangon langsung menggelar pertemuan dengan 55 WNI eks pekerja KK Park.
Mengutip dari situs resmi Kemlu RI, mereka merupakan WNI yang ikut terjaring operasi penegakan hukum di KK Park pada Oktober 2025, dan direncanakan pulang pada 8 Desember 2025 melalui lintas batas darat Myawaddy-Mae Sot.
Selanjutnya 55 WNI itu akan diterbangkan ke tanah air via Bangkok pada 9 Desember 2025.
Pemerintah RI melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar dan Thailand serta pihak terkait lainnya untuk misi pemulangan para WNI tersebut.
Sekitar 180 WNI eks KK Park lainnya masih menunggu pemindahan ke lokasi aman sebelum proses verifikasi dan pemulangan berikutnya. Namun, otoritas Myanmar menyatakan pemindahan belum dapat dilakukan karena kapasitas penampungan saat ini masih penuh.
Sementara itu, di Shwe Kokko, sejak operasi oleh pemerintah Myanmar pada 17 November 2025, diperkirakan lebih dari 200 WNI turut ditahan di antara 1.367 warga negara asing lainnya, dan jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring proses identifikasi.
Dengan demikian, sekitar 400 WNI yang terindikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan bekerja di pusat kegiatan scam/judi online di sekitar Kota Myawaddy, Kayin State, Myanmar, turut terdampak operasi penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Myanmar sejak Oktober 2025.
KBRI terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Myanmar dan pihak terkait untuk memastikan identitas, kondisi, serta percepatan pemulangan WNI.
KBRI menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya administrasi dalam penanganan dan pemulangan WNI, serta mengimbau para WNI untuk tetap berada di lokasi aman dan menjaga komunikasi aktif dengan KBRI.
Seluruh proses pelindungan dan repatriasi berlangsung di tengah situasi keamanan Myanmar yang masih dinamis, keterbatasan fasilitas penampungan, serta proses investigasi yang harus ditempuh otoritas setempat, sehingga penanganannya memerlukan waktu, kehati-hatian, dan koordinasi lintas pihak demi keselamatan WNI.
