Mantan Presiden Korsel Didakwa Kasus Tutup-tutupi Kematian Marinir

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol resmi didakwa oleh jaksa khusus atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menutup-nutupi atau cover-up dalam kasus kematian Kopral Marinir Chae Su-geun.

Seperti dilansir Straits Times, pada 21 November lalu, jaksa khusus yang menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini mendakwa Yoon dan 11 mantan pejabat pemerintah dan militer lainnya.

Menurut jaksa khusus, Yoon didakwa tanpa penahanan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan menghalangi dokumen resmi. Dakwaan ini muncul 142 hari setelah penyelidikan khusus dimulai.

Yoon sendiri saat ini sudah ditahan dan menjalani persidangan atas dakwaan terkait deklarasi darurat militer yang berumur pendek pada 3 Desember 2024.

Dalam dakwaan terbaru ini, Yoon dituduh memerintahkan intervensi ilegal untuk mengubah hasil penyelidikan internal Korps Marinir terkait kematian Kopral Chae pada Juli 2023. Kopral Chae tewas tenggelam saat menjalankan misi penyelamatan banjir.

Jaksa mengatakan Yoon menekan pejabat militer dan pemerintah untuk melindungi komandan Marinir senior, termasuk komandan Divisi Marinir ke-1 saat itu, Lim Seong-geun, dari penetapan sebagai tersangka.

11 Pejabat Tinggi Turut Didakwa

Selain Yoon, 11 mantan pejabat tinggi juga didakwa, termasuk Cho Tae-yong, yang menjabat Direktur Kantor Keamanan Nasional, dan mantan Menteri Pertahanan Lee Jong-sup.

Beberapa nama lain yang didakwa mencakup mantan wakil menteri pertahanan Shin Beom-chul, mantan juru bicara Kementerian Pertahanan Jeon Ha-kyu, mantan direktur kebijakan pertahanan nasional di Kementerian Pertahanan Heo Tae-geun, mantan pejabat urusan hukum di Kementerian Pertahanan Yoo Jae-eun, mantan ajudan militer Kementerian Pertahanan Park Jin-hee, mantan jaksa agung Kementerian Pertahanan Kim Dong-hyuk, dan mantan komandan Korps Marinir Kim Kye-hwan.

Jaksa khusus menyatakan bahwa tindakan Yoon telah merusak keadilan penyelidikan dan independensi tugas resmi dengan secara melanggar hukum menginstruksikan Kementerian Pertahanan dan kantor kepresidenan untuk mengecualikan individu tertentu dari pemeriksaan hukum.

(wiw)

[Gambas:Video CNN]