5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) diharapkan mampu mendukung program prioritas mulai dari makan bergizi, ekonomi rakyat, hingga bauran energi bersih.
"Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Bapak Presiden," ucap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas TPKAD pada Jumat (10/10/2025) di Balai Kartini, Jakarta.
Airlangga mengungkapkan ada empat harapan Presiden Prabowo Subianto terhadap peran TPKAD dalam mendukung program prioritas Presiden.
Pertama dalam program makan bergizi gratis (MBG) untuk memperkuat sumber daya manusia secara dini.
Kemudian, penguatan ekonomi melalui koperasi Desa Merah Putih yang disebut Airlangga akan dipercepat laju programnya pada tahun depan.
"Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi merah-putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat," katanya.
Sementara itu, Airlangga juga mengatakan harapan Presiden untuk TPKAD dapat membantu perluasan akses energi bersih. Adapun program yang dilakukan adalah 1 hektar, 1 megawatt PLTA di setiap daerah dalam mencapai visi swasembada energi.
"Perluasan akses energi bersih melalui PLTS di desa-desa. Bapak Presiden berharap model ataupun trial daripada PLTS di desa-desa ini bisa dimulai dengan 1 hektar 1 megawatt. Maka ini kalau di-rolling ke 80 ribu desa tentu bisa 80 gigawatt dan ini mempercepat Indonesia untuk swasembada energi," ungkap Airlangga.
"Tentu kami diminta untuk mengkaji terkait dengan economic benefit dan juga pengurangan subsidi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan program PLTS tersebut," sambungnya.
Selain itu, TPKAD juga diharapkan mampu berperan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim dengan peningkatan inklusi keuangan untuk pemerataan ekonomi rakyat.
"Nah peran TPAKD ini untuk memastikan bahwa dengan program tersebut UMKM-UMKM di daerah bisa mengakses keuangan dan tadi disampaikan untuk memotong para rentenir," ucapnya.
Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden mengarahkan percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga Indonesia, sehingga seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran.
"Dari hasil tadi sudah disampaikan inklusi keuangan 92,74 persen namun literasinya masih agak tertinggal literasinya masih 66,64 persen jadi gapnya masih cukup tinggi di angka 26,1 persen dan ini tugas kita untuk segera kita jawab," ucapnya.
Airlangga juga menekankan bahwa salah satu manfaat dari kepemilikan rekening adalah untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
"Nah ini kita dorong karena dengan setiap keluarga punya rekening, bagi pemerintah untuk menggelontorkan bansos dan beberapa program pemerintah diharapkan akan tepat sasaran," katanya.
Target dari pemerintah sendiri, kepemilikan rekening bank oleh masyarakat mencapai 98% pada 2027.
(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Dukung Peresmian Fasilitas Niaga LNG Pertama di Bali
