3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kehidupan anak-anak Indonesia semakin lekat dengan ruang digital. Fenomena itu mengakibatkan anak-anak menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental. Krisis iklim juga memberi dampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak.
Isu yang mengkhawatirkan itu menjadi tema pembahasan diskusi media yang digelar oleh Save the Children Indonesia secara hybrid, Rabu (14/1/2026). Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak mencatat, hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu antara tiga hingga enam jam per hari di depan layar gawai.
Puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 WIB hingga 21.00 WIB. Anak perempuan tercatat memiliki durasi waktu layar lebih panjang dibandingkan anak laki-laki. Temuan itu menunjukkan, ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak.
Bahkan ketika pihak sekolah melarang penggunaan ponsel saat jam belajar, banyak anak tetap berusaha mengakses gawai. Peningkatan literasi digital juga tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan mental anak.
Studi tersebut menemukan semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin rentan pula kondisi kesehatan mental anak. Umumnya anak-anak sudah memahami berbagai risiko di ruang digital seperti penipuan, peretasan, pencurian data, hingga perundungan siber. Sayangnya, pemahaman ini belum diiringi kemampuan untuk merespons risiko secara aman dan sehat.
“Anak-anak bingung Dibutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” kata CEO Save the Children Indonesia Dessy Kurwiany Ukar dalam diskusi media, Rabu (14/1/2026).
Di luar ruang digital, anak-anak juga menghadapi dampak kemanusiaan dari krisis iklim. Laporan Voluntary National Review SDGs tahun 2025 menunjukkan, krisis iklim telah memengaruhi pemenuhan hak anak, mulai dari gangguan pola makan dan kesehatan hingga menurunnya pendapatan keluarga. Risiko perlindungan anak juga meningkat, terutama dalam situasi darurat dan bencana.
Kajian bersama antara Save the Children dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan, akses air bersih di lokasi pengungsian belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Di sisi lain, banyak fasilitas kesehatan terdampak bencana belum mampu melayani secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui masih belum terpenuhi dengan baik.
Memasuki 2026, sejumlah langkah mendesak perlu dilakukan, antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan dan sistem perlindungan yang melibatkan anak, guru, dan orang tua. Selain itu, literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak perlu terus didorong.
Organisasi kemanusiaan tersebut juga menekankan pentingnya memastikan pemenuhan hak anak dalam masa transisi pemulihan pascabencana yang terjadi akhir tahun 2025, khususnya di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) Ratna Susianawati menyatakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melindungi anak-anak Indonesia. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, tutur dia, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
Menurut dia, dibutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta media, agar anak-anak Indonesia terlindungi dari dampak negatif tekanan digital dan krisis iklim.
