2 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Analis pertahanan dari Lab45 Christian Guntur Lebang memberi sejumlah catatan terhadap kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).
MDCP disepakati usai Menteri Urusan Perang Amerika Serikat (AS) dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bertemu di Pentagon, Washington DC pada Senin (13/4) lalu.
MDCP memiliki tiga pilar utama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, modernisasi militer dan penguatan kapasitas, kedua, pelatihan dan pendidikan militer profesional dan ketiga, latihan serta kerja sama operasional.
Guntur mengatakan pilar pertama terkait modernisasi militer dan penguatan kapasitas adalah yang paling krusial dan membawa dimensi baru yang belum banyak dieksplorasi.
Ia menyebut pada dokumen MDCP, disebut Amerika Serikat dan Indonesia secara eksplisit menargetkan pengembangan bersama (co-developing) teknologi pertahanan asimetris generasi berikutnya, khususnya di ranah maritim, bawah permukaan laut (subsurface), dan sistem otonom.
Menurutnya, hal itu adalah lompatan strategis yang mengubah pola hubungan dari sekadar transaksi jual-beli senjata menjadi kerja sama riset dan industri teknologi tinggi.
"Ini juga bisa dipahami sebagai upaya memperkuat industri pertahanan Indonesia terlepas dari realisasinya nanti bagaimana, misal jika kita melihat kompleksitas produksi bersama KFX dengan Korea Selatan," kata Guntur saat dihubungi, Kamis (16/4).
Sementara mengenai pendidikan militer profesional, menurut dia, poin kesepakatan itu memperdalam fondasi hubungan yang sudah cukup kuat antara kedua negara.
"Penekanan pada perluasan 'pelatihan pasukan khusus gabungan' dan pembentukan 'ikatan alumni pertahanan' adalah praktik normal dalam defense diplomacy," katanya.
Ia menyoroti pilar ketiga yakni latihan dan kerja sama operasional. Menurutnya poin itu memiliki celah paling rentan dan rawan berkembang menjadi masalah kedaulatan.
Dalam paragraf penjelasan dokumen MDCP, disebut kerja sama operasional mencakup dukungan pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan (MRO) untuk meningkatkan kesiapan operasional.
"Celahnya berada pada implementasi dari kesepakatan ini. Kerja sama operasional tingkat tinggi dan fasilitas MRO pasti membutuhkan akses logistik, transit armada, dan perlintasan ruang udara yang terkonsolidasi dan tanpa gangguan," katanya.
Guntur mengatakan tanpa batasan hukum nasional yang ketat, pilar operasional itu sangat berpotensi digunakan oleh militer AS sebagai payung legal untuk menuntut akses lintasan dan fasilitas transit pada markas militer Indonesia.
"Aturan ini bisa jadi akan mendatangkan kritikan publik, selayaknya diskusi mengenai permintaan blanket overflight access oleh AS ke Indonesia, yang sebenarnya tidak masuk ke dalam MDCP itu sendiri," katanya.
Indonesia condong ke AS?
Guntur menilai secara fungsional, kemunculan MDCP itu memang menunjukkan kecondongan operasional Indonesia yang semakin mendekat ke arah AS.
Meski, kata dia, secara politis perjanjian itu seperti meniru preseden India melalui status Major Defense Partner (MDP) pada 2016 untuk mendapat teknologi pertahanan AS tanpa harus terkunci dalam pakta aliansi pertahanan, demi mempertahankan strategic autonomy dan doktrin Bebas Aktif.
"Namun, meresmikan kemitraan pertahanan tingkat tinggi ini di tengah berkecamuknya Perang AS-Iran menciptakan risiko persepsi geopolitik Indonesia mendekat ke satu sisi," kata Guntur.
Menurutnya, jika celah kerja sama operasional dalam MDCP, seperti dukungan fasilitas MRO atau kelonggaran transit, diaplikasikan ketika terjadi konflik terbuka di kawasan Indo-Pasifik, status bebas aktif Indonesia bisa jadi tidak akan diakui oleh pihak lawan.
Ia mengatakan Indonesia akan sangat rentan diklasifikasikan sebagai belligerent (pihak kombatan) yang aktif memfasilitasi pergerakan militer AS, memicu skenario terburuk di mana wilayah negara menjadi target serangan balasan.
"Selayaknya negara-negara netral di jazirah Arab yang kini turut menghadapi serangan drone dari Iran terutama karena wilayah udara atau fasilitasnya digunakan oleh armada militer Amerika Serikat," kata dia.
(yoa/isn)
Add
as a preferred source on Google
