4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia- Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, postur anggaran pertahanan Indonesia kembali mencatat lonjakan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2025, anggaran pertahanan tahun ini naik tajam dari Rp166,1 triliun menjadi Rp245,2 triliun, dengan realisasi semester I mencapai Rp102,2 triliun atau sekitar 61,6% dari total pagu.
Kementerian Keuangan mencatat, tambahan dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan alias alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, serta peningkatan sarana-prasarana pertahanan nasional. Secara nominal, ini menjadi salah satu lonjakan belanja pertahanan terbesar dalam sejarah APBN Indonesia.
Kenaikan ini berlanjut di 2026. Berdasarkan RAPBN 2026, alokasi anggaran pertahanan melonjak lagi menjadi Rp335,2 triliun, naik sekitar 36% dari outlook 2025 senilai Rp247,5 triliun. Lompatan besar ini menegaskan fokus pemerintahan Prabowo terhadap agenda "pertahanan total" yang bukan hanya memperkuat TNI, tapi juga membangun efek gentar strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Kementerian Pertahanan menyebut, tambahan dana ini diarahkan untuk mendukung modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Sejumlah proyek besar dijadwalkan rampung dan tiba di Tanah Air mulai akhir 2025 hingga 2026. Di antaranya 42 unit jet tempur Dassault Rafale asal Prancis dengan nilai kontrak US$8,1 miliar, dua unit Airbus A-400M yang berfungsi sebagai pesawat angkut berat sekaligus tanker udara, hingga 12 unit drone tempur Anka buatan Turkish Aerospace Industries (TAI) yang sebagian dirakit di PT Dirgantara Indonesia.
Selain itu, TNI AU juga akan menerima tambahan 6 unit jet latih tempur T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan, sementara TNI AL memperkuat armadanya dengan KRI Prabu Siliwangi (321), kapal patroli lepas pantai kelas Thaon di Revel buatan galangan kapal Italia, Fincantieri. Kapal berbobot lebih dari 6.000 ton ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah TNI AL.
Kementerian Pertahanan menilai modernisasi besar-besaran ini penting untuk menutup kesenjangan kemampuan pertahanan udara dan laut Indonesia dibandingkan negara tetangga. Langkah ini juga sejalan dengan delapan prioritas kebijakan belanja negara tahun 2026, di mana penguatan sistem pertahanan dan keamanan menjadi salah satu fokus utama.
CNBC Indonesia Research
(emb/emb)
