3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemkot Cimahi mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengantisipasi pelanggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa memicu terjadinya masalah seperti keracunan yang terjadi di daerah lain.
Di Kota Cimahi sudah ada 26 titik SPPG yang sudah berdiri. Namun, baru 19 titik yang sudah beroperasi untuk mengolah hingga memasok menu MBG ke penerima manfaat baik siswa, ibu hamil hingga ibu menyusui sesuai sasaran.
"Alhamdulillah terjadi ada koordinasi yang baik, jangan sampai terjadi di Kota Cimahi seperti daerah lain. Kita pencegahan jangan sampai ada pelanggaran, kemudian sesuai dengan SOP, pelaksaannya sesuai sengan rencana sehingga anak-anak kita tidak takut lagi akibat dari kejadian di wilayah lain," ujar Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Jumat (3/10/2025).
Pemkot Cimahi, kata Ngatiyana, mendukung penuh program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu. Pihaknya akan mempercepat proses pembuatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) seperti yang diarahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Sertifikasi itu menjadi aspek penting guna memastikan kebersihan dan pembuatan menu MBG di semua SPPG di Kota Cimahi sesuai standar. Proses dimulai dari SPPG yang mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi, bukti uji laboratorium sesuai baku mutu, lulus inspeksi kesehatan lingkungan, dan sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan.
"Seperti yang diintruksikan Bapak Kemendagri bahwa SLHS supaya selesai dalam waktu dua minggu. Alhamdulillah Kadinkes langsung turun tangan dan mengumpulkan semuanya yang belum memiliki (SLHS)," kata Ngatiyana.
Selain itu, Ngatiyana mengingatkan agar jarak proses mengolah makanan hingga proses pendistribusian ke lokasi sasaran dari dapur SPPG tidak dilakukan terlalu lama sesuai arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). "Sesuai petunjuk kepala BGN salah satunya penyajian makanna jangan terlalu jauh. Kalau jam 9 dibagikannya, siapkan memasak dari jam 3. Berarti penyiapan bahan makanannya sebelumnya, sampai penyajian distirbusi jangan terlalu lama," katanya.
Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, Ngatiyana berharap permasalahan seperti di daerah lain tidak akan terjadi di Kota Cimahi. Ia meyakini program MBG ini sangat bermanfaat untuk pemenuhan gizi anak-anak hingga ibu hamil dan ibu menyusui.
Ngatiyana juga menugaskan kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi kepada para orang tua mengenai MBG ini. Pemkot Cimahi juga membuka layanan pengaduan seputar MBG ini melalui WhatsApp Mantap.
"Sampaikan kepada kepala kekolah untuk diteruskan kepada orang tua ataupun murid agar tidak takut untuk mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan. Di Cimahi kan tidak terjadi apa-apa dan ke depan lebih baik lagi lebih tertib lagi. Jadi saya hliimbau kepada masyarakat, para orang tuanya, jangan mengendorkan kepada anak-anaknya untuk tidak makan. Sekarang lebih teliti dan lebih tertib lagi, makan yang sudah disiapkan," paparnya.
Koordinator SPPG Kota Cimahi Hanif Abdurahman mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi terkait SOP, higienitas, sanitasi dan sebagainya. Pihaknya mendorong SPPG segera memproses SLHS. Sebab masih ada sebagian besar dapur yang belum memiliki sertifikasi tersebut.
"Ada SPPG yang sudah punya dan beberapa sedang proses. Untuk kendala mungkin karena syarat-syarat SLHS ini salah satunya ara pekerja di dapur harus memiliki sertifikat penjamah makanan. Dan satu dapur itu memiliki 50 relawan penjamah makanan sehingga perlu waktu," katanya.
