4 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan penanganan kawasan permukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu dan tidak berhenti pada renovasi fisik bangunan. Pemerintah, menurut dia, juga perlu memastikan kualitas lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat ikut membaik.
Maruarar mengatakan pengalaman penataan kawasan Menteng Tenggulun di Jakarta Pusat menunjukkan bahwa perbaikan rumah perlu berjalan beriringan dengan pembenahan fasilitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menghadapi persoalan yang sama beberapa tahun kemudian.
"Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun," ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Ara, penanganan Menteng Tenggulun dirancang tidak hanya untuk memperbaiki bangunan rumah yang tidak layak huni. Jalan lingkungan, sanitasi, pengelolaan sampah, ruang komunal, hingga aktivitas ekonomi warga juga masuk dalam skema penataan kawasan.
"Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki," kata Ara.
Data Kementerian PKP menunjukkan program penataan Menteng Tenggulun sebenarnya menargetkan 152 rumah untuk direnovasi. Program tersebut juga mencakup perbaikan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, fasilitas ibadah, ruang terbuka hijau, area komunal, taman bermain, serta pembentukan kawasan ekonomi berbasis UMKM.
Penataan kawasan itu dilakukan melalui skema kolaborasi lintas sektor dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Kementerian PKP pada April 2026 menyebut dukungan renovasi antara lain berasal dari Astra sebanyak 100 unit serta kontribusi sejumlah pihak swasta lainnya.
Ara mengatakan pendekatan terpadu semacam itu perlu diperluas ke daerah lain. Menurut dia, persoalan kawasan kumuh berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, sanitasi, dan kemampuan masyarakat mempertahankan kualitas lingkungan setelah pembangunan selesai.
Kementerian PKP sebelumnya juga mengakui program penataan kawasan kumuh yang hanya berfokus pada pembangunan fisik kerap tidak berkelanjutan. Karena itu, pemerintah mulai mendorong model yang menggabungkan peningkatan kualitas hunian dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Di Menteng Tenggulun, penguatan ekonomi antara lain dilakukan melalui pendampingan UMKM. Kementerian PKP menggandeng PNM, kelompok bankers perempuan, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk memberikan pendampingan usaha, literasi keuangan, dan pengembangan kawasan kuliner.
Konsep tersebut diarahkan agar perbaikan rumah memberi efek lanjutan terhadap pendapatan warga. Kawasan yang sebelumnya padat dan kurang tertata diharapkan berkembang menjadi lingkungan yang lebih sehat sekaligus produktif secara ekonomi.
Kementerian PKP mencatat Menteng Tenggulun juga dikembangkan sebagai pilot project "Kampung Gotong Royong". Konsep itu menggabungkan hunian sehat, lingkungan tertata, dan penguatan kegiatan ekonomi warga, termasuk UMKM kuliner yang berada di dalam kawasan.
Ara menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program. Perbaikan fisik yang sudah dilakukan berisiko tidak bertahan apabila kebersihan, pengelolaan sampah, keamanan, parkir, dan pemeliharaan fasilitas umum tidak dikelola secara bersama-sama.
sumber : Antara
