3 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Puluhan negara peserta Piala Dunia 2026 terancam harus merogoh kocek lebih dalam lantaran FIFA gagal mengamankan kesepakatan pembebasan pajak secara menyeluruh dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
Padahal, FIFA sejatinya sudah menikmati status bebas pajak di AS sejak turnamen akbar tersebut digelar di negara yang sama pada 1994 silam. Namun, keistimewaan itu nyatanya tidak otomatis mengalir ke seluruh 48 asosiasi nasional peserta yang tetap berkewajiban membayar pajak federal, pajak negara bagian, hingga pajak tingkat kota.
Dari 48 tim yang lolos ke putaran final, hanya 18 asosiasi nasional yang negaranya telah menjalin Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA) dengan AS, sehingga delegasi mereka terlindungi dari pajak federal. Mayoritas dari 18 negara tersebut berasal dari Eropa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di luar dua tuan rumah bersama yakni Kanada dan Meksiko, hanya Australia, Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan yang masuk daftar negara non-Eropa yang terjalin DTA.
Lantaran kebijakan pajak AS inilah yang membuat asosiasi-asosiasi kecil menanggung beban tidak proporsional dibanding rekan-rekan mereka dari negara maju.
Negara debutan seperti Curacao dan Cape Verde justru berpotensi menghadapi tagihan pajak yang lebih besar ketimbang negara-negara mapan seperti Inggris dan Prancis yang sudah lebih dulu memiliki DTA dengan AS.
Oriana Morrison, konsultan pajak yang pernah mendampingi federasi Portugal dan Brasil dalam urusan perpajakan, menyoroti tajamnya kesenjangan ini.
"Negara-negara dengan sistem hukum yang lebih kuat dan sudah punya perjanjian pajak dengan AS, seperti Inggris dan Spanyol, akan jauh lebih hemat biayanya dibanding negara-negara kecil semacam Curacao atau Haiti," ujarnya dilansir dari The Guardian.
"Bagi banyak tim kecil, uang dari Piala Dunia ini adalah berkah luar biasa yang bisa mengubah wajah sepak bola mereka di dalam negeri. Sayangnya, sebagian besar justru akan tersedot untuk membayar pajak di AS. Padahal, uang tersebut seharusnya bisa diputar kembali untuk membangun ekosistem sepak bola lokal mereka. Ketimpangannya sangat nyata, dan ini akan membuat keikutsertaan di Piala Dunia menjadi sangat mahal bagi sebagian besar negara non-Eropa," kata Morrison.
Penting untuk dipahami, kewajiban pajak ini tidak menyentuh penghasilan para pemain secara langsung karena hukum federal AS memang mengharuskan atlet membayar pajak atas setiap penampilan mereka. Yang justru menjadi sorotan adalah staf teknis dan pelatih kepala yang gajinya jauh lebih besar dan dibayarkan langsung oleh federasi.
Sebagai ilustrasi, Carlo Ancelotti selaku pelatih timnas Brasil harus menanggung pajak ganda di Brasil dan di AS. Sementara itu, Thomas Tuchel sebagai juru taktik Inggris cukup bayar pajak di negaranya sendiri. Federasi besar seperti Brasil mungkin masih sanggup menalangi selisih pajak itu, tetapi bagi asosiasi-asosiasi kecil, beban serupa bisa menjadi pukulan finansial yang cukup berat.
Yang terasa ganjil, di tengah perbedaan beban pajak yang mencolok itu, FIFA justru menetapkan anggaran operasional seragam sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp25,5 miliar untuk semua tim tanpa terkecuali.
Lebih jauh, tunjangan harian per anggota delegasi pun dipangkas dari 850 dolar AS (sekitar Rp14,4 juta) pada Piala Dunia 2022 Qatar, menjadi 600 dolar AS (sekitar Rp10,6 juta) untuk edisi kali ini. Padahal biaya hidup di AS jelas lebih tinggi dari Qatar.
Sebagai informasi tambahan, Qatar memberikan pembebasan pajak penuh kepada seluruh 32 federasi. Kanada dan Meksiko pun mengambil langkah serupa, sehingga tim-tim yang bermain di grup di dua negara itu akan menanggung tagihan pajak yang jauh lebih ringan.
(afr/afr/rhr)
Add
as a preferred source on Google
